Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA DPR Terpilih yang juga Pengamat BUMN, Firnando H Ganinduto, memberikan analisanya terkait rencana pemerintah untuk membubarkan 8 BUMN. Menurutnya, pembubaran BUMN menjadi solusi terakhir dan harus dipertimbangkan dengan matang.
"Opsi pembubaran sebaiknya langkah terakhir, selama masih bisa diselamatkan dengan restrukturisasi keuangan atau suntikan modal dengan menjadikan perusahaan bisa lebih sehat. Bahkan, kalau mungkin perombakan pengurus atau merger dengan induk perusahaan," ujar peraih gelar, Bachelor of Business Administration Degree di Berkeley College, New York ini kepada media, Sabtu (29/6).
Meskipun pembubaran BUMN dapat menjadi solusi akhir untuk menghentikan kebocoran keuangan negara dan mengalihkan sumber daya ke sektor yang lebih produktif, pengamat BUMN sekaligus professional di bidang perbankan ini mengingatkan bahwa harus dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalisir kerugian sosial yang besar.
Baca juga : 7 BUMN Ini Resmi Dibubarkan, Apa Alasannya?
"Saya sarankan untuk melakukan restrukturisasi karena kementerian BUMN harus mempertimbangkan bakal terjadinya PHK yang besar-besaran dan menimpa masyarakat," paparnya.
Diirnya juga menekankan pentingnya pemantauan ketat terhadap proses restrukturisasi yang sedang berlangsung di beberapa BUMN, tidak hanya yang akan dimatikan.
Ia mendorong pendekatan yang transparan dan inklusif dalam proses ini untuk memastikan keterlibatan semua pemangku kepentingan.
Baca juga : Pengamat Dukung Langkah Menteri Erick Terapkan Good Governance di BUMN
"Perlu pendekatan yang transparan dan inklusif dalam proses restrukturisasi ini untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan dilibatkan utamanya DPR untuk menghasilkan solusi terbaik," tandasnya.
Ia menyebut restrukturisasi memang akan membuat citra BUMN menjadi buruk di mata BI, sehingga apabila restrukturisasi tidak dapat dilakukan, baru opsi terakhir penutupan perusahaan.
"Tapi penutupan dilakukan dengan memastikan pesangon untuk keryawan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku," sarannya.
Baca juga : Pengamat Apresiasi Erick Thohir Tuntaskan Masalah PT Istaka Karya
Pihaknya pun memberikan saran terkait praktik terbaik dalam restrukturisasi ke depannya, seperti penerapan teknologi baru, dan peningkatan efisiensi.
"Dalam praktik terbaik restrukturisasi, dikenal penerapan teknologi baru, peningkatan efisiensi operasional, dan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang efektif," ujar Firnando.
Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, Firnando kembali menegaskan bahwa restrukturisasi merupakan solusi yang lebih baik dibandingkan pembubaran BUMN termasuk yang sedang ‘sakit’.
Baca juga : Pengamat: Kinerja BUMN Membaik Setelah Jadi Perusahaan Terbuka
“Mari berfokus pada solusi terbaik bagi semua pihak, agar kita dapat menyelamatkan BUMN-BUMN tersebut dan memastikan keberlanjutannya di masa depan,” tegas Firnando.
Firnando Ganinduto adalah Caleg DPR RI Terpilih dari Partai Golkar Dapil Jawa Tengah 1 (Kendal, Semarang, & Salatiga). Firnando memiliki pengalaman bekerja di Matrix Capital Group di New York, lalu Bank DBS Indonesia, PT. Indika Energi, PT. Sorikmas Mining dan CFLD Indonesia.
Firnando meraih gelar Bachelor of Business Administration Degree di Berkeley College di New York. Suami dari News Anchor Gadiza Fauzi ini juga merupakan kakak kandung dari bupati Kendal, Dico Ganinduto. (Nov)
GUGATAN hukum perdata membayangi Sekolah Pencawan yang berada di Jalan Bunga Ncole Raya, Nomor 50, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan.
mengenai adanya penolakan terhadap ibadah umat katolik itu tidak benar. Ia menilai, ibadah Rosario merupakan kegiatan yang baik, namun tetap harus memperhatikan dari sisi etikanya
Mahkamah Konstitusi (MK) menolah permohonan politik bisa langsung dibubarkan MK jika terbukti melanggar UUD 1945, peraturan perundang-undangan atau membahayakan keutuhan negara.
alasan utama pembubaran perusahaan dianggap tidak layak dari segi bisnis dan keuangan. Kontribusi terhadap perekonomian pun dianggap minim.
PGI mendesak Presiden memberikan teguran keras kepada Wali Kota Binjai, Wali Kota Pekanbaru, dan Bupati Bandung Barat.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
Dengan hasil praperadilan PS ini konsekuensi yang diterima adalah harus adanyanya audit investigasi pada penyidikan maupun oknum Polres Cirebon maupun Polda Jabar yang terlibat dan atasannya
Masyarakat yang memiliki dana lebih untuk tetap melakukan investasi menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Ujang juga menyinggung bahwa PPP salah berstrategi saat memberikan dukungan pada Pemilu Presiden 2024. Diketahui, PPP mendukung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Ide di balik DTKS adalah profil penduduk Indonesia yang berada dalam standar ekonomi 40% terendah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved