Krisis Energi Global, Pengamat: Jangan Bebankan pada Pertamina

LONJAKAN harga minyak mentah global yang kian tak terkendali mulai menebar ancaman serius bagi stabilitas ekonomi nasional. Tekanan ini tidak hanya berpotensi membengkakkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, tetapi juga menempatkan PT Pertamina (Persero) dalam posisi keuangan yang berisiko.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan BUMN energi bekerja sendirian dalam menghadapi krisis ini. Menurutnya, tantangan energi saat ini bersifat sistemik sehingga memerlukan solusi kolektif dari seluruh pemangku kepentingan.

“Dalam situasi harga minyak yang berada di kisaran US$100–115 per barel, jauh di atas asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel, tekanan fiskal menjadi sangat besar,” ujar Komaidi dalam Forum Diskusi yang digelar Energy & Mining Editor Society (E2S) di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Baca juga : Pertamina Dinilai Sukses Kelola Blok Raksasa

Ancaman Defisit dan Kesehatan Keuangan BUMN

Komaidi menjelaskan bahwa berdasarkan simulasi Reforminer Institute, lonjakan Indonesia Crude Price (ICP) memicu penggerusan ruang fiskal (fiscal space erosion) yang signifikan. Jika tidak ada penyesuaian kebijakan yang cepat, defisit APBN diprediksi bisa melampaui batas aman 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada pertengahan tahun ini.

Lebih mengkhawatirkan lagi, Pertamina sebagai operator utama distribusi energi nasional terancam mengalami gangguan kemampuan pasokan jangka panjang jika terus dipaksa menjadi peredam kejut (shock absorber) tanpa dukungan fiskal yang memadai.

“Pertamina bukanlah instrumen fiskal. Hitung-hitungan kami, bila tidak ada intervensi apa pun dari pemerintah, mereka hanya mampu bertahan sampai akhir Juni ini,” tegas pengajar Universitas Trisakti tersebut.

Baca juga : Pengamat: PHE Miliki Pengalaman untuk Kelola Blok Masela

Data Simulasi Dampak Harga Minyak

Berikut adalah ringkasan data perbandingan asumsi dan dampak ekonomi berdasarkan analisis Reforminer Institute:

Mencari Titik Keseimbangan

Meskipun penyesuaian harga BBM dapat mengurangi beban utang negara secara signifikan, Komaidi mengakui adanya dilema (trade-off). Kenaikan harga energi dipastikan akan merambat ke sektor logistik dan transportasi, yang pada akhirnya memicu inflasi pada barang konsumsi masyarakat.

Untuk memitigasi dampak tersebut, Reforminer Institute merekomendasikan empat langkah strategis bagi pemerintah:

1. Melakukan penyesuaian harga energi secara terukur dan bertahap untuk menjaga daya beli.
2. Memperkuat jaring pengaman sosial (perlindungan sosial) bagi kelompok masyarakat rentan.
3. Optimalisasi belanja negara serta mencari sumber pembiayaan alternatif guna menutup celah fiskal.
4. Mendorong efisiensi konsumsi energi secara masif di tingkat masyarakat.

“Ketahanan energi nasional tidak bisa hanya bergantung pada satu institusi. Ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat,” pungkas Komaidi. (Z-1)