Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memutuskan Partai Ummat lolos sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu didasari hasil rekapitulasi ulang verifikasi faktual di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara.
"Provinsi NTT Partai Ummat dinyatakan memenuhi syarat (MS) di 19 kabupaten/kota dan syarat minimal (MS) di NTT 17 kabupaten/kota, artinya verifikasi Partai Ummat memenuhi syarat," ujar anggota KPU Idham Holik dalam rapat pleno di ruang rapat KPU, Jakarta Pusat, Jumat, hari ini.
Selan itu, Idham menjelaskan hasil verifikasi Partai Ummat di Sulawesi Utara memenuhi syarat. Terlihat dari 11 kabupaten/kota dengan syarat minimal di 11 kabupaten/kota. "Dengan demikian Partai Ummat memenuhi syarat di Sulawesi Utara," jelas Idham.
Selanjutnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari memberikan ruang bagi perwakilan Partai Ummat yang hadir dalam rapat. Untuk menyampaikan keberatan atau masukan terhadap hasil tersebut.
Partai Ummat memastikan tidak keberatan dengan hasil verifikasi perbaikan. Saat ini, KPU tengah membuat berita acara untuk menetapkan Partai Ummat sebagai peserta Pemilu 2024.
Baca juga: PDI Perjuangan Dukung Proporsional Tertutup di Pemilu 2024
Sebelumnya, Partai Ummat jadi satu-satunya partai yang dinyatakan tak penuhi syarat syarat anggota kepengurusan di Provinsi NTT dan Sulawesi Utara (Sulut). Hal tersebut diketahui dari rapat pleno KPU terkait verifikasi partai politik.
Kemudian, Partai Ummat melakukan dua kali pertemuan dengan KPU yang dimediasi oleh Bawaslu. Selanjutnya, KPU dan Bawaslu sepakat Partai Ummat boleh melakukan verifikasi ulang meliputi administrasi dan faktual.
Bawaslu membeberkan Partai Ummat diberikan kesempatan untuk memenuhi perbaikan syarat keanggotaan di Provinsi NTT dan Provinsi Sulut sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah diatur. Penyampaian dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan oleh parpol, kata Puadi, dimulai pada Rabu, 21 Desember 2022, hingga Jumat, 23 Desember 2022.(OL-4)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku banyak berkas bacaleg yang tak lengkap.
LANGKAH Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima untuk menjadi partai politik peserta Pemilu 2024 terhenti setelah KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat saat diverifikasi.
PARTAI Rakyat Adil dan Makmur (Prima) berencana melakukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan permohonan banding KPU
PARTAI Rakyat Adil Makmur atau Prima diminta fokus untuk memperbaiki hasil verifikasi faktual atau verfak, setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas KPU.
Kementerian Keuangan siap melakukan koordinasi dan konsolidasi data mengenai aliran dana sebesar Rp349 triliun seperti diungkap Menkopolhukam Mahfud MD.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved