Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) perlu memastikan setiap tahapan Pemilu 2024 berlangsung secara transparan. Transparansi jalannya tahapan pemilu akan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaan pemilu.
"Agar publik bisa percaya dengan hasil pemilu salah satu yang perlu dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pemilu secara transparan," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunissa Nur Agustyati di Jakarta, Sabtu (17/12).
Integritas KPU tengah diuji lantaran tudingan kecurangan dalam tahapan verifikasi partai politik (parpol). Khoirunissa menjelaskan transparansi dalam penyelenggaran pemilu akan mendorong tingkat partisipasi publik dalam pemilu.
"Apalagi jika dikaitkan dengan situasi hari ini di mana ada polemik mengenai tahapan verifikasi," ungkapnya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merili data Indeks Keperawanan Pemilu (IKP) 2024 mendatang.
Netralitasi penyelenggara pemilu merupakan isu utama tingkat kerawanan pemilu mendatang. Sementara Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat indeks kerawanan pemilu yang tertinggi di seluruh Indonesia.
Baca juga: Komisi 2 DPR Minta KPU Jelaskan Dugaan Kecurangan Manipulasi Data ke Publik
"Sebetulnya IPK ini dibuat berdasarkan penyelenggaraan pemilu terakhir. Jadi menurut saya nanti Bawaslu perlu membuat update atas IKP saat sudah mendekati hari H untuk memastikan peta kerawanannya lebih akurat," jelas Khoirunissa.
Khoirunnisa menjelaskan secara umum kandidat dan parpol menjadi salah satu faktor dalam menentukan tingkat keamanan pemilu. Peserta pemilu dihrapkan menyampaikan narasi kampanye yang membangun dan tidak memecah belah.
"Karena jika peserta pemilu turut melakukan atau membuat narasi kampanye yang memecah belah maka bisa berdampak pada publik juga," ujarnya. (Uta/OL-09)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
LBH Padang menilai pelaporan pidana terhadap akademikus Feri Amsari sebagai menyempitnya ruang kebebasan sipil dan akademik di Indonesia.
Pemuda diajak untuk aktif menjalankan peran sebagai penjaga persatuan melalui penguatan program kebangsaan di tengah dinamika isu pemakzulan Presiden yang berkembang di ruang publik.
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Haris Pertama, menyoroti munculnya sejumlah gerakan yang mendorong pemakzulan Presiden Prabowo Subianto.
Merah Putih Stratejik Indonesia (MPSI) melaporkan Saiful Mujani atas dugaan ajakan untuk menjatuhkan Presiden di luar mekanisme konstitusional kepada aparat penegak hukum.
DIREKTUR Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus merupakan sikap antidemokrasi dan ketidakmauan menerima kritik.
Setara Institute sebut penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS) sebagai alarm bahaya bagi demokrasi. Polisi didesak bongkar aktor intelektual serangan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved