Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) perlu memastikan setiap tahapan Pemilu 2024 berlangsung secara transparan. Transparansi jalannya tahapan pemilu akan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaan pemilu.
"Agar publik bisa percaya dengan hasil pemilu salah satu yang perlu dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pemilu secara transparan," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunissa Nur Agustyati di Jakarta, Sabtu (17/12).
Integritas KPU tengah diuji lantaran tudingan kecurangan dalam tahapan verifikasi partai politik (parpol). Khoirunissa menjelaskan transparansi dalam penyelenggaran pemilu akan mendorong tingkat partisipasi publik dalam pemilu.
"Apalagi jika dikaitkan dengan situasi hari ini di mana ada polemik mengenai tahapan verifikasi," ungkapnya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merili data Indeks Keperawanan Pemilu (IKP) 2024 mendatang.
Netralitasi penyelenggara pemilu merupakan isu utama tingkat kerawanan pemilu mendatang. Sementara Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat indeks kerawanan pemilu yang tertinggi di seluruh Indonesia.
Baca juga: Komisi 2 DPR Minta KPU Jelaskan Dugaan Kecurangan Manipulasi Data ke Publik
"Sebetulnya IPK ini dibuat berdasarkan penyelenggaraan pemilu terakhir. Jadi menurut saya nanti Bawaslu perlu membuat update atas IKP saat sudah mendekati hari H untuk memastikan peta kerawanannya lebih akurat," jelas Khoirunissa.
Khoirunnisa menjelaskan secara umum kandidat dan parpol menjadi salah satu faktor dalam menentukan tingkat keamanan pemilu. Peserta pemilu dihrapkan menyampaikan narasi kampanye yang membangun dan tidak memecah belah.
"Karena jika peserta pemilu turut melakukan atau membuat narasi kampanye yang memecah belah maka bisa berdampak pada publik juga," ujarnya. (Uta/OL-09)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
SEKOLAH Demokrasi dan INDEF School of Political Economy merupakan momen spesial karena menggabungkan lembaga pemikir, akademisi, dan forum jurnalis di Indonesia dan Belanda.
Aksi demo mahasiswa mengkritik 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi di Patung Kuda Arjuna Wijaya berakhir ricuh dan dibubarkan paksa oleh kepolisian
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk keperluan data pemilih di Suku Anak Dalam, Jambi, Rabu (17/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved