Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong meningkatnya tiga sub sistem hukum, yakni substansi hukum (legal substance), subsistem struktur hukum (legal structure), dan subsistem budaya hukum (legal culture).
"Saya mengusulkan titik beratnya ada di tengah pada aparat dan strukturnya agar terbangun budaya hukum di aparat. Budaya hukum di tingkat elite dan struktur itu belum tumbuh dengan baik," ujar Mahfud MD saat menjadi pembicara dalam FGD Reformasi Sistem Hukum Nasional: Pendekatan Ideologi, Konstitusi, dan Budaya Hukum" di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).
Baca juga: Nasdem Brebes Solid Menangkan Anies di Pilpres 2024
Ia menegaskan saat ini sistem hukum nasional perlu dievaluasi dari akar rumput agar mafia peradilan dan mafia hukum bisa diberantas secara maksimal.
Mahfud kemudian menyinggung soal kinerja Komisi Yudisial saat ini yang tidak dapat menghukum hakim yang nakal. Menurutnya, Komisi Yudisial seperti tidak ada.
"Akhirnya seperti yang kalian lihat sekarang KY apa dan apa kerjanya? Nggak ada kan? Karena memang sudah dipotong kerjanya. Bukan enggak mau. Kerjanya sangat administratif," jelas Mahfud.
Dia mengajak para kader PDIP turut aktif dalam peningkatan struktur dan budaya hukum di Indonesia agar lebih baik.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan hasil FGD hari ini akan dikembangkan lebih lanjut sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dalam FGD tersebut hadir Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, dan Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Maruarar Siahaan serta anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. (Mhd/A-3)
TIM investigasi KY masih mengumpulkan bukti terkait vonis bebas majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti.
KPK menyatakan kesiapan untuk membuka penyelidikan jika ditemukan indikasi rasuah dalam putusan bebas terdakwa kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tannur
Mahkamah Agung menyebut belum menerima pengaduan terkait putusan bebas yang dikeluarkan majelis hakim PN Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti.
PAKAR hukum pidana mengecam putusan majelis hakim terhadap Gregorius Ronald Tannur yang mendapatkan vonis bebas dalam kasus kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.
Komisi III DPR berencana memanggil Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) pada masa sidang yang akan datang untuk membahas vonis bebas terhadap Ronald Tannur
KY juga menerima audiensi dari ayah, adik, sekaligus kuasa hukum Dini. Mukti berjanji, pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan Rieke sesuai ketentuan yang termaktub dalam Peraturan KY
Kejaksaan Agung akan terus mengawal proses pengajuan kasasi yang akan diajukan terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur.
Juru Bicara MA Suharto menyampaikan baiknya masyarakat sabar menunggu tiap proses hukum yang sedang berjalan.
Pengacara R Kelly meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan vonisnya atas tuduhan kepemilikan pornografi anak dan penggugahan seks terhadap anak-anak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved