Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo di Medan, Sumatera Utara pada Senin (10/10/2020).
Pada kesempatan tersebut Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI yang diketuai oleh Anton Sukartono Suratto sempat mempertanyakan kesejahteraan prajurit yang bertugas di pangkalan TNI AU tersebut khususnya masalah perumahan.
“Kita di Komisi I ada dua Panja; Panja Kesejahteraan Prajurit dan Panja Alutsista. Nah tadi taman-teman menanyakan soal lauk pauk masalah perumahan. Kita tahu bersama, rumah dinas tidak dapat memenuhi (kebutuhan) semua prajurit yang ada di daerah penugasan,” ujar Anton saat memimpin rapat.
Di hadapan para perwira dan prajurit Lanud Soewondo, politikus Partai Demokrat tersebut menjelaskan bahwa Panitia Kerja (Panja) Kesejahteraan Prajurit tak hanya memperjuangkan kesejahteraan saat prajurit TNI bertugas namun saat purna tugas.
Menurutnya, sudah seharusnya ada perhatian lebih bagi para prajurit yang telah melaksanakan pengabdian bagi negara.
“Bagaimana setelah bertugas? Dua bulan diusir dari rumah dinasnya kalau mereka (prajurit) berbakti kepada negara 20-30 tahun kepada negara itu kan tidak manusiawi. Maka Panja Kesejahteraan Prajurit (memperjuangkan) nggak cuma saat menjabat sebagai prajurit tapi setelahnya, pasca-nya bagaimana?” kata anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Barat V itu.
Untuk menegaskan keseriusan dan kepedulian Komisi I terhadap kesejahteraan prajurit, pada rapat tersebut Anton bahkan meminta Komandan Lanud Soewondo, Kolonel Pnb Reka Budiarsa untuk tak ragu mengirimkan data kondisi dan kebutuhan bagi prajurit yang dipimpinnya.
Baca juga: Komisi IV DPR: BPTP Harus Adaptif Terhadap Perubahan
Ia menegaskan ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam memenuhi kesejahteraan prajurit termasuk bagaimana anak-anak mereka bisa bersekolah dengan penghasilan yang diterima dari negara.
“Kami benar-benar peduli, jadi jangan (ditanya) cukup? (dijawab) ‘siap cukup’ semua orang jawabnya siap cukup aja pak. Jadi nggak perlu dijawab sekarang, jawabnya tertulis aja Pak. Nggak perlu pakai nama juga Nggak apa. Yang penting kami tahu apa sih kebutuhan prajurit? Uang lauk pauk Rp70 ribu apa cukup pak?” tegas Anton.
Selain Anton, Tim Kunjungan Kerja Anggota Komisi I yang juga menyoroti masalah kesejahteraan prajurit pada rapat ini adalah Nurul Arifin dan beberapa anggota lainnya. Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan bahwa Komisi I DPR RI akan senantiasa memperjuangkan kesejahteraan para prajurit TNI. Hadir pada rapat ini Anggota Tim Kunjungan Komisi I DPR RI, antara lain: Krisantus Kurniawan (F-PDIP), Mukhlis Basri (F-PDIP), Mohammad Idham Samawi (F-PDIP), Nurul Arifin (F-Golkar), Bachrudin Nasori (F-PKB), Sukamta (F-PKS) dan Arwani Thomafi (F-PPP). (RO'OL-09)
Lindungi hak kesejahteraan anak secara optimal
Program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hari Anak Nasional diperingati setiap 23 Juli. Dalam peringatan itu semua pihak diminta memahami anak sebagai masa depan Indonesia. Artinya, harus ada program yang mendukung mereka.
ANOMALI hilirisasi dengan tingkat kesejahteraan di wilayah penghiliran terjadi mesti segera diteliti dan dipecahkan persoalannya. Pemerintah diminta untuk tidak membiarkan
Pada Agustus 2024 menjadi momen penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, khususnya bagi mereka yang tergolong dalam golongan I dan II.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menginstruksikan ke jajarannya agar penegakan hukum berorientasi pada Kesejahteraan masyarakat.
TNI bakal merekrut prajurit karier yang memiliki spesialisasi teknologi pesawat nirawak.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melantik 350 perwira prajurit karier TNI tahun anggaran (TA) 2024.
Penghapusan larangan TNI terlibat bisnis berpengaruh pada lemahnya usaha militer menjaga pertahanan negara dan kedaulatan negara
KETUA Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan usulan agar prajurit TNI boleh berbisnis tidak masuk ke dalam draf RUU TNI yang sedang dibahas di parlemen.
Revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali mengalami penambahan muatan-muatan pasal usulan perubahannya
DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kemenhan dan Panglima TNI. Salah satu pembahasannya yakni soal usulan penambahan uang operasional prajurit TNI khususnya di Papua.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved