Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) masih enggan berkomentar lebih jauh ihwal penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat terkait pembunuhan aktivis Munir Said Thalib.
Sebab, proses penyelidikan itu masih berada pada tahap awal. Namun, penggunaan jaksa lama yang pernah menangani kasus kematian Munir, sebelumnya sempat dipertimbangkan.
Dalam pengusutan kasus HAM berat, Kejagung melalui Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) bertindak sebagai penyidik. Sementara, penyelidikan berada di tangan Komnas HAM.
"Kita lihat lah, kan ini dari proses baru awal. Nanti pasti kita ketemu dengan Komnas HAM," ujar JAM-Pidsus Febrie Adriansyah saat dikonfirmasi, Jumat (9/9).
Baca juga: Selidiki Pembunuhan Munir, Komnas HAM Cari Pengganti Usman Hamid
Adapun Komnas HAM belum memulai proses penyelidikan HAM berat mengenai pembunuhan Munir. Dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (6/9) lalu, Komnas membentuk tim ad hoc yang terdiri dari lima orang.
Dengan dua di antaranya merupakan ketua dan komisioner Komnas HAM, yakni Ahmad Taufan Damanik serta Sandrayati Moniaga. Namun, tiga anggota tim ad hoc lain yang berasal dari eksternal Komnas HAM, belum diumumkan sampai saat ini.
Satu orang yang telah diungkap sebelumnya, yakni Usman Hamid, menyatakan menolak masuk ke dalam tim ad hoc, dengan alasan potensi konflik kepentingan dalam organisasi yang dinaunginya, yaitu Amnesty International Indonesia.
Proses penyelidikan baru dimulai setelah Komnas HAM mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dan mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) ke penyidik Kejagung.
Baca juga: 18 Tahun Kematian Munir, SETARA Institute: Komnas HAM Pilih Jalur Aman
Febrie menyebut Kejagung akan mempersiapkan jaksa yang menyidik kasus pembunuhan Munir, jika hasil penyelidikan Komnas HAM sudah selesai. Pihaknya mempertimbangkan jaksa yang pernah terlibat menanangi kasus Munir dalam penyidikan HAM berat nantinya.
"Kita persiapkan nanti bagaimana jaksanya. Itu kan kasus lama, pasti masih ada proses yang awal, ketika jaksanya yang kita tunjuk untuk menangani," imbuhnya.
Sebelumnya, kasus kematian Munir yang terjadi 18 tahun lalu telah diusut melalui pidana umum biasa. Sebanyak tiga orang yang telah diadili masih merupakan pelaku lapangan. Mereka merupakan pegawai maskapai Garuda Indonesia, termasuk pilot Pollycarpus Budihari Priyanto.
Namun, aktor utama pembunuhan Munir yang dilakukan di atas udara tidak pernah diungkap sampai saat ini. Salah satu petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi PR pernah diproses hukum dan diadili, namun berakhir dengan putusan bebas.(OL-11)
Kejaksaan Agung akan terus mengawal proses pengajuan kasasi yang akan diajukan terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur.
KEJAKSAAN Agung memeriksa dua tersangka dan satu saksi dalam kasus korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas PT Antam tahun 2010-2022.
ICW ingatkan pansel capim kpk tidak mengistimewakan mereka yang mendaftar berlatar belakang penegak hukum.
Kejaksaan Agung menilai hakim PN Surabaya tidak melihat kasus pembunuhan Dini Sera oleh Ronald Tannur secara holistik.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyoroti vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur, anak eks anggota DPR Edward Tannur atas dakwaan pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti, 29.
AKTOR utama korupsi timah masih belum tersentuh oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).
KASUS penganiayaan yang diduga dilakukan oleh polisi dari Sabhara Polda Sumbar menyebabkan AM, pelajar, 13, tewas. Kasus ini diadukan LBH Padang ke Komnas HAM, Selasa (25/6) sore.
Masalah pelanggaran HAM di Korea Utara menjadi sorotan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) yang dipimpin Duta Besar Korea Selatan, Hwang Joon-kook.
Mantan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab hari ini dinyatakan bebas murni oleh BP Kelas Satu Jakarta Pusat. Rizieq Shihab menuntut penyelesaian kasus KM 50 yang menewaskan enam aggotanya.
Sementara rakyat Iran dan pemimpin dunia berdoa untuk keselamatan Ebrahim Raisi, beberapa tokoh AS menyambut berita ini dengan kegembiraan.
Komnas HAM saat ini sedang menyelidiki dua kasus dugaan pelanggaran HAM berat yakni pembunuhan aktivis Munir Said Thalib dan salah peristiwa di Aceh saat berstatus Daerah Operasi Militer
PENGADILAN Rakyat atau Mahkamah Rakyat perlu dikaji dilakukan untuk mengungkap kejahatan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved