Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
INDEKS Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0,05 poin menjadi 3,93. Peningkatan ini mulai mendekati target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni level 4,06.
"Antara target dan capaian ini gap-nya semakin mengecil. Menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam membangun budaya antikorupsi semakin lama semakin baik. Ini sudah mendekati target pemerintah," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono dalam konferensi pers, Senin (1/8).
Nilai IPAK tersebut diperoleh BPS melalui survei terhadap 10.040 rumah tangga yang menjadi responden. Survei dilakukan selama satu bulan, yakni 4 April-4 Mei 2022. Cakupan materi survei ialah penyuapan, gratifikasi, pemerasan, nepotisme dan sembilan nilai antikorupsi.
Adapun IPAK dibangun dengan dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Bobot dimensi persepsi 30% dan dimensi pengalaman 70%. Dimensi persepsi memiliki tiga subdimensi, yakni persepsi keluarga dengan 8 indikator berbobot 16,7%.
Lalu, persepsi komunitas dengan 5 indikator berbobot 27,7% dan persepsi publik dengan 14 indikator berbobot 55,6%. Sementara itu, pada dimensi pengalaman terdapat dua subdimensi, yaitu pengalaman publik dengan 1 indikator berbobot 75% dan pengalaman lainnya dengan 5 indikator berbobot 25%.
Pada dimensi persepsi, BPS menemukan penurunan nilai dari 3,83 di 2021 menjadi 3,80 di 2022. Penurunan itu menunjukkan masyarakat menganggap tidak wajar kebiasaan perilaku korupsi berkurang. Pada dimensi pengalaman, BPS mendapati kenaikan dari 3,90 di 2021 menjadi 3,99 di 2022.
Peningkatan itu menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pengalaman terkait petty corruption berkurang. IPAK mengukur tingkat perilaku antikorupsi masyarakat dengan skala 0 hingga 5 pada level nasional. Semakin tinggi nilai IPAK, semakin tinggi budaya antikorupsi.
Sebaliknya, lanjut Margo, semakin rendah nilai IPAK, maka semakin permisif terhadap budaya korupsi. "Makin tinggi IPAK makin tinggi budaya antikorupsi. Ini mengukur korupsi skala kecil," pungkasnya.(OL-11)
KOTA Bandung kembali mencatatkan peran strategis di tingkat nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) RI resmi meluncurkan dan mensosialisasikan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kota Bandung.
BPS menerapkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) sebagai upaya dalam menyelaraskan sistem perizinan usaha
Bahkan setelah data dipublikasikan, proses belum berhenti karena masih ada tahap evaluasi untuk memastikan kualitas dan perbaikan.
INFLASI yang terjaga dalam rentang toleransi dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
BPS mencatat produksi gula 2025 naik jadi 2,67 juta ton, konsumsi rumah tangga turun, namun Indonesia masih bergantung pada impor 3,93 juta ton.
BADAN Pusat Statistik (BPS) Provinsi DI Yogyakarta tengah mematangkan persiapan untuk melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2026, untuk menangkap pergeseran struktur ekonomi DIY.
Ia menilai hakim melihat adanya ketidakkonsistenan dalam penanganan perkara tersebut.
Menurut Yudi, proses penegakan hukum yang dilakukan KPK selama ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan.
Asep menjelaskan, Gatut menitipkan vendor rekanan untuk dijadikan pemenang proyek. Setidaknya, permainan proyek ini bukan cuma terendus satu kali.
Pendiri PT AKT Samin Tan (ST) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Penyidik sudah melakukan penahanan kepada Samin Tan selama 20 hari pertama.
Penggeledahan ini dilakukan untuk kebutuhan pencarian barang bukti. Sejumlah barang disita penyidik.
Perkara ini sebelumnya telah menjerat konglomerat asal Kalteng, Samin Tan, sebagai tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved