Berita Terbaru Indeks Persepsi Korupsi Hari Ini

Agus Rahardjo: Darurat Korupsi di Indonesia Hasil Kerja Presiden

Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo menilai kondisi darurat korupsi di Indonesia merupakan hasil dari kebijakan pemimpinnya.  Sebab pemberantasan korupsi langsung dipimpin presiden. 

Belasan Eks Pimpinan KPK Turun Gunung Jelang Pemilu 2024, Ini Alasannya

BELASAN mant pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ramai-ramai turun gunung menyatakan sikap atas adanya fenomena pejabat mementingkan kepentingan pemilu ketimbang pekerjaannya. 

Indeks Persepsi Korupsi Stagnan, Ini Kata Istana

INDEKS Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengalami stagnasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana merespons

KPK Merasa Dicambuk Karena Peringkat IPK Indonesia Turun

Stagnasi skor IPK Indonesia di 34 tentu jadi cambuk bagi KPK untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.

Ranking Indeks Persepsi Korupsi 2023 Turun Bukti Merosotnya Daya Saing Indonesia

RANKING Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2023 turun menjadi 115 dari 110 pada tahun lalu. Ada makna yang bisa ditafsirkan dari data tersebut.

Presiden Terpilih Harus Menjadi Panglima Antikorupsi

Presiden terpilih diharapkan memiliki komitmen untuk memberantas korupsi.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023 Stagnan

INDEKS Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2023 mendapat skor 34. Hal itu diungkapkan Transparency International Indonesia (TII).

Ketua Sementara KPK Akui Pemberantasan Korupsi di Indonesia tidak Efektif

Nawawi mengatakan indikator dalam IPK bahkan menunjulkan adanya penurunan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Skor IPK yang didapatkan pun tidak membaik dalam sepuluh tahun terakhir.

KPK Minim Prestasi karena Disusupi Kuda Troya

"Saya melihat serangan paling telak terhadap KPK adalah ketika ada 'kuda troya' saya menyebutnya kuda troya, di mana unsur-unsur di eksternal KPK berhasil masuk ke internal KPK," kata Zainur.

Analis Politik: Agenda Perubahan Surya Paloh Menemukan Momentum

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengakui gerakan revolusi mental belum maksimal. Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh

Kasus OTT di Bandung, DPR: Korupsi Masih Tinggi, Investasi Sulit Tumbuh

Anis Byarwati menyampaikan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia saat ini tercatat sebagai yang terendah sejak era reformasi, yaitu sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022.

Presiden: Penurunan Indeks Korupsi Tidak Pengaruhi Investasi

Sebagaimana diketahui, TII mengumumkan skor IPK Indonesia sebesar 34 dari skala 100 di 2022. Angka tersebut lebih rendah dari 2021 yang kala itu masih berada di 38.

Presiden Jokowi dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers untuk menanggapi penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2022.

Tingkat Korupsi Memburuk, Jokowi yakin Investor Tidak Terpengaruh

Jokowi meyakini penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2022 Indonesia tidak akan memengaruhi investor untuk berinvestasi di dalam negeri.

Buntut Indeks Persepsi Korupsi Turun, Presiden Panggil Pimpinan Penegak Hukum

Mulai dari Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua KPK Firli Bahuri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin. 

Korupsi Politik Penyebab Turunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Mahfud MD mengungkapkan korupsi politik dan konflik kepentingan para pejabat menjadi salah satu penyebab utama turunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.

Mahfud: Komentar Luhut dan Tito Turunkan Indeks Persepsi Korupsi

KOMENTAR nyeleneh dari sejumlah menteri terkait penindakan korupsi ternyata memberi dampak pada penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.

Penurunan Terprediksi IPK Indonesia

Dua tahun kemudian, IPK terbaru kemudian diluncurkan. Hasilnya malah menjadi makin buruk.

IPK Merosot, Mahfud MD Tagih Janji DPR Bahas RUU Perampasan Aset

Menko Polhukam menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk menyelematkan aset negara dari tangan koruptor, tanpa menunggu putusan pengadilan.

IPK Melorot, KPK: Tidak bisa hanya Adalkan Penindakan

Perbaikan banyak sistem dibutuhkan untuk memperbaiki IPK Indonesia selanjutnya. Pembenahan tidak bisa dilakukan jika cuma mengandalkan penindakan.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting