Sensus Ekonomi, Jabar jadi yang Pertama, BPS Resmi Terapkan KBLI

BADAN Pusat Statistik (BPS) memulai Sensus Ekonomi 2026. Jawa Barat menjadi provinsi pertama dengan membidik 5,5 juta pelaku usaha di seluruh wilayah.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pihaknya menjamin kerahasiaan data pada sensus ekonomi ini.

"Kami pastikan akan menjaga kerahasiaan setiap data sensus," katanya di Bandung, Kamis (23/4).

Baca juga : Sensus Ekonomi 2026: Potret Digitalisasi 269 Ribu Pelaku Usaha di Yogyakarta

Pada sensus ekonomi kali ini, BPS menerapkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI). Ini menjadi upayanya dalam menyelaraskan sistem perizinan usaha tanpa membebani pelaku usaha.

Dengan pembaruan KBLI ini, tidak akan mengubah ruang lingkup kegiatan usaha. Perubahan yang terjadi hanya pada penyesuaian kode usaha berdasarkan tabel konversi yang telah dirancang.

"Penyesuaian ini dilakukan otomatis, tanpa memerlukan perubahan anggaran dasar," kata Amalia.

Baca juga : KBLI 2025 Pegang Peran Strategis Jelang Sensus Ekonomi 2026

Dia meminta masyarakat mendukung sensus ekonomi ini. Jangan ditolak kalau ada petugas sensus yang datang.

Di tempat yang sama, Kepala BPS Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati menambahkan, pihaknya membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dalam menyukseskan agenda sepuluh tahunan tersebut.

"Kami sangat mengharapkan dukungan dari Kota Bandung, Pak Wali Kota dan jajaran. Di Jawa Barat, ditargetkan sensus ekonomi 2026 dilakukan terhadap 5,5 juta pelaku usaha," paparnya.

Salah satu populasi terbesarnya berada di Kota Bandung. SE 2026 akan membawa pembaruan signifikan dibandingkan sensus sebelumnya.

Ekonomi lingkungan

BPS akan memperkuat pendataan pada sektor ekonomi digital, khususnya pelaku usaha yang berbasis platform. Selain itu, indikator baru seperti ekonomi lingkungan juga akan menjadi komponen utama dalam pendataan.

Sensus kali ini pun dipastikan akan menyisir seluruh skala usaha, mulai dari perusahaan kategori besar, sedang, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi di lingkungan perumahan. Termasuk di antaranya adalah pelaku usaha yang telah mengantongi sertifikat halal maupun program strategis seperti SPPG MBG.

"Semua akan kami data, dari usaha besar sampai mikro. Termasuk UMKM di perumahan hingga penyedia SPPG MBG juga masuk dalam sasaran pendataan kami," tegasnya.

Untuk mendukung kelancaran, BPS Jawa Barat mengerahkan sekitar 44 ribu petugas yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Khusus untuk Kota Bandung, diperkirakan akan melibatkan sekitar 2.000 petugas lapangan.

Upaya ini juga selaras dengan ambisi Pemerintah Kota Bandung untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi menuju angka 8%. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung saat ini berada di angka 5,29%.