Tak Bisa Asal Hitung, Begini Proses Panjang BPS Hasilkan Statistik Resmi

TAK bisa asal hitung, Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan setiap statistik resmi yang dirilis ke publik melalui proses panjang dan berlapis. Mulai dari identifikasi kebutuhan data, perancangan metodologi, penyusunan instrumen seperti kuesioner, hingga pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi, seluruh tahapan dilakukan secara sistematis dan mengacu pada standar internasional.

Bahkan setelah data dipublikasikan, proses belum berhenti karena masih ada tahap evaluasi untuk memastikan kualitas dan perbaikan berkelanjutan, sehingga angka yang dihasilkan tidak hanya akurat, tetapi juga dapat dibandingkan secara global.

“Ada delapan tahapan ketika kita ingin menghasilkan satu statistik resmi. Yang pertama harus kita pastikan adalah apa kebutuhannya," ujar Direktur Neraca Produksi BPS Puji Agus Kurniawan dalam Workshop Wartawan Pemanfaatan Data Strategis BPS di Jakarta, Selasa (21/4).

Baca juga : BPS Catat Penduduk Miskin Jakarta 439 Ribu Orang, Turun 0,25 Persen

Ia menjelaskan setelah kebutuhan dipastikan, proses dilanjutkan dengan perancangan variabel dan desain statistik, pembangunan instrumen seperti kuesioner dan sistem pendataan, hingga pengumpulan data melalui survei. Tahapan berikutnya mencakup pengolahan, analisis, diseminasi, dan diakhiri dengan evaluasi.

“Jadi, kita mengevaluasi untuk seterus melakukan perbaikan-perbaikan,” kata Puji.

Ia menegaskan, proses tersebut merupakan standar yang harus dijalankan oleh setiap lembaga statistik nasional (National Statistical Office/NSO), termasuk BPS. Dalam penyusunan indikator strategis seperti Produk Domestik Bruto (PDB), BPS juga tidak menetapkan definisi sendiri, melainkan mengacu pada pedoman internasional seperti System of National Accounts (SNA). Saat ini, BPS masih menggunakan SNA 2008, namun tengah mempelajari pembaruan SNA 2025 untuk diimplementasikan dalam beberapa tahun ke depan.

Baca juga : Program Intervensi Perlu Ketepatan Data Statistik

Selain itu, kualitas statistik BPS juga diuji melalui Forum Masyarakat Statistik serta evaluasi dari lembaga internasional. Puji mengungkapkan lembaga seperti lembaga moneter atau IMF juga secara berkala melakukan asesmen terhadap metode yang digunakan, termasuk dalam penghitungan PDB dan inflasi.

“Di BPS sesuai undang-undang statistik itu ada yang namanya Forum Masyarakat Statistik,” tuturnya.

Lebih lanjut, Puji menjelaskan PDB merupakan ukuran total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah domestik. Dalam praktiknya, penghitungan PDB tidaklah sederhana karena aktivitas ekonomi saling terkait antar pelaku usaha. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah menghitung nilai tambah bruto (NTB) dari seluruh kegiatan produksi.

Dengan jumlah pelaku usaha yang mencapai sekitar 26 juta berdasarkan Sensus Ekonomi 2016, BPS harus melakukan estimasi yang kompleks untuk mendapatkan angka tersebut.

“Nanti 2026 ini kita ada sensus lagi nanti akan terupdate berapa jumlah pelaku usahanya,” imbuhnya.

Dalam penyajiannya, PDB dihitung melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan produksi dan pengeluaran. Pada pendekatan produksi, PDB merupakan penjumlahan nilai tambah dari seluruh lapangan usaha. Sementara pada pendekatan pengeluaran, PDB dihitung berdasarkan penggunaan akhir barang dan jasa, seperti konsumsi rumah tangga dan investasi. Kedua pendekatan ini harus menghasilkan angka yang sama.

BPS juga menyajikan PDB dalam dua jenis harga, yakni harga berlaku (nominal) dan harga konstan (riil). PDB harga berlaku mencerminkan nilai produksi berdasarkan harga pada tahun berjalan, sehingga dipengaruhi oleh perubahan harga. Sementara itu, PDB harga konstan menghilangkan pengaruh inflasi sehingga mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya.

“Jadi, pertumbuhan ekonomi itu menggambarkan pertumbuhan real,” kata Puji.

Selain PDB nasional, BPS juga menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Konsep dan metode yang digunakan sama, hanya berbeda pada cakupan wilayahnya. Dalam pengelompokan aktivitas ekonomi, BPS mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang merupakan adaptasi dari standar International Standard Industrial Classification (ISIC).

Puji menekankan penghitungan statistik resmi, khususnya PDB, membutuhkan data yang sangat kompleks dan parameter yang luas. Oleh karena itu, angka yang dihasilkan BPS tidak bisa dibandingkan dengan perhitungan sederhana di luar lembaga resmi, karena perbedaan metodologi dan kelengkapan data yang digunakan. (Ins/P-3)