Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik jadi saksi pada modernisasi Pemilu Nasional dan Lokal di Republik Filipina pada Senin (9/5). Pada pemilu ini, kata Idham, diperebutkan 77 posisi nasional, 18.103 posisi lokal, dengan 55.572 kontestan.
Survei Pulse Asia pada 2019 mengungkapkan bahwa 9 dari 10 orang Filipina menginginkan masa depan pemilu menjadi otomatis berkat kecanggihan alat yang namanya Vote Counting Machine (VCM). Alat tersebut dapat memindai surat suara dan menerbitkan struk bukti hasil perhitungan suara dari pilihan pemilih di setiap TPS.
“Seluruhnya ada 106.000 mesin VCM yang disiapkan oleh Smartmatic, sebuah perusahaan alat pemilu canggih yang telah terbukti dalam berbagai pengujian Pilpres di lebih dari 70 negara,” ungkap Idham, Selasa (10/5).
Idham membeberkan, di Filipina seluruhnya ada 37.000 lebih bilik suara dengan 1.800 pusat konsolidasi dan audit. Dukungan teknologi juga dilakukan untuk daerah yang belum terjangkau internet yaitu dengan alat yang dapat mentransmisi hasil ke satelit.
Dalam pemilu ini, TPS dibuka mulai jam 6 pagi dan ditutup jam 7 malam dengan jumlah pemilih 67.745.529 orang (dalam negeri), begitu juga untuk overseas voting (pemungutan suara luar negeri) ditutup jam 7 malam dengan 1,7 juta pemilih.
Dalam satu TPS, terdapat beberapa klaster (meja pelayanan pemilih) dan dalam satu barangay (Desa/Kelurahan) terdapat beberapa TPS yang ditentukan berdasarkan besaran populasi pemilih.
Sebanyak 37.141 TPS tersebar di seluruh Filipina, sedangkan proses pengumpulan data dan penghitungan suara Pemilu Filipina ini berlangsung 9-16 Mei 2022.
Pelaksanaan pemilu di Filipina ini dipantau langsung oleh tim Penilai Independen Internasional dari 9 negara, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Anggota KPU RI Idham Holik dengan anggota Tenaga Ahli Setjen KPU RI Ali Ridho dan Staf Setjen KPU RI Johan Teguh.
Baca juga: Popularitas Duterte Bawa Kemenangan bagi Putrinya dalam Pemilu Filipina
Idham yang juga menggawangi Divisi Teknis Penyelenggaraan di KPU RI mengungkapkan pemilu di Filipina dilakukan sangat cepat, terbuka, demokratis, dan hanya memakan waktu 2 hingga 5 jam saja perolehan suara sudah sampai di pusat dan direkapitulasi secara penuh sehingga menjadi hasil resmi.
Maka, Pemilu di Filipina tidak membutuhkan waktu berhari-hari dan tidak memakan korban. Idham juga menyampaikan komitmennya tentang isu-isu kesetaraan gender dalam politik di pemilu dan bagaimana caranya meningkatkan partisipasi perempuan dalam Pemilu yang diharapkan berimplikasi pada meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif/parlemen.
“Ada banyak sekali pengalaman dan kebijakan yang menarik yang bisa dipelajari di Filipina untuk meningkatkan kualitas praktik demokrasi elektoral yang berkeadilan gender," tutur Idham.
Modernisasi pemilu ini meningkatkan kepercayaan nasional dan internasional kepada Filipina dan menjadikan Filipina salah satu negara yang layak dicontoh untuk pemungutan suara di Asia.(OL-5)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved