Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo, Selasa (5/4), menyerukan menterinya untuk tidak berwacana di publik terkait penundaan pemilu.
Pasca-komentar tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Presiden Joko Widodo lantas melaksanakan pertemuan di Istana Bogor, Rabu (6/4). Pertemuan ini tegaskan jika Puan membawa DPR menjadi lembaga yang mendengarkan aspirasi rakyat.
Pengamat politik IAIN Gorontalo, Hendra Yasin, menyebut wacana penundaan pemilu saat ini menjadi hal kontroversi di tengah publik.
Segelintir elite politik pragmatis ingin pemilu ditunda demi kepentingan pribadi mereka. Padahal menilik survei lembaga SMRC yakni 78,9 % masyarakat Indonesia tidak sepakat pemilu ditunda.
"Saya melihat sikap Puan sejak jauh-jauh hari menolak pemilu adalah cermin dari DPR yang mendengar aspirasi rakyat. Ini ditambah pertemuan dirinya dengan Jokowi beberapa hari lalu. Ini bagian komunikasi politik untuk meminta Jokowi tegas juga ikut menolak penundaan pemilu," jelasnya, Jumat (8/4).
Di sisi lain, Hendra menyebut Puan selaku perwakilan legislatif ingin memastikan eksekutif juga sejalan dalam menolak penundaan pemilu. Ini adalah gambaran dari pertemuan Puan dan Jokowi.
Baca juga: Puan Maharani Pastikan RUU TPKS Disahkan dalam Waktu Dekat
Selain itu, dengan adanya apresiasi Puan atas sikap Jokowi yang melarang menterinya berbicara isu penundaan pemilu, ini menegaskan isu ini akan selesai. Penundaan pemilu menjadi hal yang tidak realistis dilakukan.
"Saya juga melihat Puan sedang mendorong Jokowi selaku kader PDIP untuk menuntaskan pekerjaanya di pemerintahan. Selain itu untuk memastikan adanya kesepahaman terkait isu penundaan pemilu," tegas Hendra.
Tampak pasca-selesainya pertemuan, dia menyebut sudah tercipta kesamaan sikap dimana Jokowi juga ikut menolak penundaan pemilu.
Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang melarang para menterinya untuk membuat polemik di masyarakat terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden.
Ini dikatakan Puan usai bertemu dengan presiden Joko Widodo, Rabu (6/4). Ketua DPR Puan Maharani bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.
Puan menjelaskan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah perbicangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden, tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak dan juga mudah didapatkan.
Menurut Puan, ketika pemerintah lewat para menterinya terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, hal tersebut justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Padahal di saat-saat seperti ini, kata dia, sangat dibutuhkan kerja sama dan gotong royong semua elemen bangsa, baik pemerintah, aparat negara, swasta dan seluruh rakyat untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi Covid-19. (RO/OL-09)
Puan menilai, tabrakan ini merupakan alarm keras bahwa kompleksitas jalur kereta di wilayah metropolitan sudah sangat tinggi.
Ketua DPR Puan Maharani dorong penguatan sistem pengawasan UTBK SNBT 2026 menyusul temuan 2.640 peserta curang dan keterlibatan sindikat joki.
Pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan penyesuaian harga tersebut kepada publik.
Puan menekankan bahwa kesiapan logistik dan operasional pasukan menjadi faktor krusial yang harus terus dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah bersama para pemangku kepentingan.
KETUA DPR RI, Puan Maharani menanggapi proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang disebut dilakukan secara tertutup. Ia menegaskan bahwa komunikasi politik tetap dilakukan
Ketua DPR Puan Maharani mendorong masyarakat dan UMKM beralih ke kemasan alami seperti daun pisang di tengah lonjakan harga plastik.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved