Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menilai mekanisme pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilihan umum 2024 belum diperlukan. Sebab, persoalan-persoalan kepemiluan di Indonesia tidak terletak pada proses pemungutan suara.
"Tapi pada saat rekapitulasinya. Ini yang rentan dengan manipulasi kecurangan yang nanti justru dibawa ke ranah hukum," kata Ilham saat membuka diseminasi hasil riset nasional melalui YouTube KPU, Selasa (14/12).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menyebut, selain memiliki potensi kecurangan yang tinggi, e-voting juga akan menghilangkan rasa kepedulian publik dalam pemilu. Dengan kata lain, ada keterputusan antara masyarakat dan proses pemilu itu sendiri.
Bahkan, Feri mengatakan polarisasi yang timbul saat Pilpres 2014 dan 2019 disebabkan adanya rasa kepemilikan warga negara terhadap pemilu. "Kita berharap publik aktif dalam penyelenggaraan pemilu," ujarnya.
"Mereka merasa memiliki pemilu, mereka merasa perlu mengawasi KPU, Bawaslu, DKPP, bahkan Mahkamah Konstitusi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Jadi e-voting malah kemudian menjauhkan mereka dari rasa kepemilikan itu," tandas Feri. (Tri/OL-09)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
LBH Padang menilai pelaporan pidana terhadap akademikus Feri Amsari sebagai menyempitnya ruang kebebasan sipil dan akademik di Indonesia.
Pemuda diajak untuk aktif menjalankan peran sebagai penjaga persatuan melalui penguatan program kebangsaan di tengah dinamika isu pemakzulan Presiden yang berkembang di ruang publik.
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Haris Pertama, menyoroti munculnya sejumlah gerakan yang mendorong pemakzulan Presiden Prabowo Subianto.
Merah Putih Stratejik Indonesia (MPSI) melaporkan Saiful Mujani atas dugaan ajakan untuk menjatuhkan Presiden di luar mekanisme konstitusional kepada aparat penegak hukum.
DIREKTUR Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus merupakan sikap antidemokrasi dan ketidakmauan menerima kritik.
Setara Institute sebut penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS) sebagai alarm bahaya bagi demokrasi. Polisi didesak bongkar aktor intelektual serangan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved