Sistem Mahar Berpotensi Merebak ke Daerah

PELEGALAN sumbangan Rp1 miliar untuk menjadi calon ketua umum DPP Partai Golkar berpotensi menjadi preseden buruk bagi rotasi kepemim­pinan tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, di Jakarta, kemarin. Akbar menegaskan, sejak awal ia menolak adanya syarat Rp1 miliar, tapi suara-nya tidak didengar panitia.

Ia khawatir Golkar yang didirikan untuk berjuang dengan ide-ide dan gagasan untuk kemajuan bangsa berubah haluan dan lebih dikenal sebagai organisasi yang selalu membicarakan tentang uang.

"Itu bisa memengaruhi citra Golkar. Nanti rakyat menjauhi Golkar karena bicara uang terus," ujar Akbar.

Akbar melanjutkan, besaran Rp1 miliar sebagai syarat calon ketua umum bisa dijadikan patokan oleh pengurus Golkar di DPD tingkat I dan DPD II ketika mereka menyelenggarakan musyawarah daerah (musda) untuk memilih ketua.

"Itu (syarat Rp1 miliar) bisa jadi preseden buruk, nanti di DPD I syaratnya bisa Rp500 juta, DPD II bisa Rp250 juta, kecamatan Rp150 juta. Nanti semua peristiwa politik Golkar penuh dengan uang," imbuhnya.

Ia pun memberikan saran. Bila memang DPP Golkar yang saat ini masih dipimpin Aburizal Bakrie tidak punya dana besar, sebaiknya tidak perlu menggelar hajatan di Bali dan terkesan mewah. Seharusnya Golkar mencari tempat lain yang lebih murah.

"Kalau partai tidak punya kemampuan, kenapa tidak dicari di tempat lain. Kenapa tidak di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat? Kenapa tidak dicari tempat yang biasa digunakan, misalnya asrama haji?" katanya.

Pengamat politik forum masyarakat peduli parlemen (Formappi), Sebastian Salang, menilai dengan dilegalkannya syarat Rp1 miliar, justru Golkar kian menjauhi komitmen sendiri.

Seharusnya, ucap dia, iuran tak dijadikan syarat untuk maju menjadi ketua umum, tetapi sejak awal disampaikan bahwa itu sebagai sumbangan sukarela dari para kader.

"Niatnya untuk membangun mekanisme clean and clear organization, tapi justru melegalkan politik transaksional yang telanjang," cetusnya.

Diloloskan
Panitia Pengarah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mengubah ketentuan soal syarat Rp1 miliar. Dua calon ketua umum yang sebelumnya terganjal syarat itu, yakni Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo, lolos menjadi calon.

"Sumbangan dalam AD/ART (Golkar) adalah sumbangan yang tidak mengikat. Karena itu, pembebanan Rp1 miliar kepada calon adalah sumbangan yang tidak mengikat. Karena tidak mengikat, tidak bisa menjadi dasar untuk tidak meloloskan siapa pun yang mendaftar," ujar Nurdin.

Kemarin, digelar pengundian nomor urut kandidat ketua umum. Hasilnya ialah Ade Komarudin nomor urut 1, Setya Novanto nomor 2, Airlangga nomor 3, Mahyudin 4, Priyo Budi Santoso 5, Azis Syamsudin 6, Indra Bambang Utoyo 7, dan Syahrul Yasin Limpo nomor urut 8. Nomor urut tersebut akan menjadi alat untuk kampanye setiap calon.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo memastikan akan hadir dalam Musyawarah Luar Biasa Partai Golkar di Bali pada 23-26 Mei mendatang.

Terkait dengan iuran sebesar Rp1 miliar dari calon ketua umum Partai Golkar, Jokowi mengatakan penggelaran munas itu memang perlu biaya.

"Yang namanya munas itu kan memerlukan biaya. Biaya itu dari mana? Ya, mestinya dari gotong royong seluruh anggota," ujar dia. (Deo/P-4)

erandhi@mediaindonesia.com