Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) menyoroti sejumlah perbaikan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai keberhasilan penurunan kasus Corona di Indonesia berkat kontribusi semua pihak, termasuk upaya nyata penanganan Covid-19 oleh pemerintah.
Adapun hal yang disoroti WHO adalah angka positivity rate Corona di Indonesia yang kini berada di angka 6,6%. Padahal Juni hingga Agustus angkanya masih tinggi. Angka positivity rate Corona di Indonesia saat ini nyaris menyentuh batas aman 5%.
“Keberhasilan penurunan kasus Corona di Indonesia buah dari gotong royong seluruh elemen bangsa, termasuk dari masyarakat yang mau bekerja sama terhadap setiap kebijakan pemerintah mengenai penanganan Covid-19,” kata Puan, Jumat (10/9/2021).
Angka positivity rate 6,6% menunjukkan penularan Corona di Indonesia sudah jauh lebih baik daripada puncaknya di pertengahan Juni sampai Agustus di mana angka positivity rate menyentuh hingga 30%. Puan mengatakan, penurunan kasus Covid-19 tidak terlepas dari penanganan yang baik oleh pemerintah.
“Tentunya keberhasilan ini juga atas kerja keras jajaran pemerintah dan patut kita beri apresiasi,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan pun menilai, penanganan Corona yang optimal di setiap daerah ikut berpartisipasi mendukung penurunan kasus Covid-19 secara nasional. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah juga dianggap mempercepat pengendalian pandemi Corona.
“Pemerintah mengambil peranan yang besar dalam upaya menekan laju kasus Corona. Selain itu, koordinasi yang terjalin apik antara daerah dengan pusat menjadi kunci sehingga kebijakan di tingkat nasional dijalankan secara optimal di daerah,” sebut Puan.
Menurut mantan Menko PMK itu, penanganan Covid-19 yang baik di Indonesia juga berkat andil instansi dan lembaga terkait seperti TNI/Polri, Kejaksaan, perguruan tinggi dan akademisi, LSM, hingga DPR atau DPRD dalam hal pengawasan kebijakan dan anggaran. Puan mengatakan, keberhasilan didapat atas kerja besar bersama.
“Kebijakan PPKM yang menuntut kolaborasi seluruh pihak punya andil besar dalam penurunan kasus Covid-19. Apalagi berdasarkan data WHO, seluruh provinsi di Indonesia sudah mencapai minimal target testing 1 per 1.000 populasi sepekan, ini pencapaian yang baik,” jelasnya.
“Tapi kita masih punya PR untuk memperbaiki kasus kematian Covid-19 yang masih tinggi di 5 daerah di tanah air,” sambung Puan.
Penurunan kasus Corona di Indonesia sempat membuat Malaysia heran, karena lebih cepat dibandingkan tren kasus di negaranya. Puan sendiri juga ikut menyampaikan keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 Indonesia saat menghadiri konferensi Ketua Parlemen Dunia di Wina, Austria.
“Dalam berbagai forum di Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP), saya menjelaskan keberhasilan Indonesia menekan lonjakan kasus Corona didukung oleh keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” ungkap Cucu Proklamator Bung Karno itu.
Kepada para Ketua Parlemen Dunia, Puan menjelaskan masyarakat Indonesia tertib menjalankan pembatasan pergerakan. Sementara pemerintah melakukan testing, tracing, dan treatment, serta vaksinasi massal secara efektif.
“Vaksinasi bukan cara satu-satunya dalam penanganan pandemi Covid-19. Semua harus dilakukan secara bersamaan, termasuk tracing, treatment dan pembatasan mobilitas saat terjadi lonjakan kasus,” tutup Puan. (RO/OL-10)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Anies Baswedan merespons ucapan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, yang membuka peluang partainya mendukung dia kembali maju di Pilgub Jakarta
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan duka cita atas wafatnya Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI Hamzah Haz. Hamzah dinilai sebagai tokoh yang teduh dan merangkul.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan parlemen Indonesia menyambut baik putusan Mahkamah Internasional yang menyebut pendudukan Israel di tanah Palestina sebagai tindakan ilegal.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut bahwa dirinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 1945 di Jakarta atau daerah lain.
Ketua DPR, Puan Maharani, memperingatkan potensi dampak luas dari kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bersubsidi, MinyaKita
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved