Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi pernyataan sejumlah partai politik (parpol) yang menilai PAN sudah bergabung dengan koalisi pemerintah.
Menurut Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, tanggapan dari sejumlah parpol koalisi pemerintah keapda PAN mencerminkan hubungan baik yang tercipta antara PAN dan partai koalisi pemerintah.
"Tentu kami sungguh berterimakasih kepada para partai yang telah merenspons itu (bergabungnya PAN) dengan baik," ujar Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/8).
Yandri sendiri menjelaskan bahwa pada prinsipnya PAN siap untuk bergabung ke dalam koalisi. Terlebih selama ini PAN selalu mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah.
Namun kendati demikian, Yandri menyebut pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait status PAN di dalam koalisi.
"Ya kita tunggu pernyataan dari Pak Jokowi langsung sebagai pimpinan koalisi pemerintahan," ungkapnya.
Pasalnya, Yandri menyebut pertemuan antara PAN dan Jokowi bersama dengan partai-partai koalisi lainnya yang berlangsung pada Rabu (26/8) kemarin sama sekali tidak membahas tentang koalisi. Presiden lebih banyak membahas tentang program-program penanganan pandemi Covid-19.
"Pak Jokowi pidato tentang program apa yang sudah dilaksanakan selama pandemi, termasuk program-program lain, termasuk ada semacam perubahan UU misalnya pemerintah daerah, setelah itu ketua umum merespons," ungkapnya.
Soal kader di daerah, Yandri memastikan bahwa mesin partai PAN tetap solid mendukung langkah politik yang diambil oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan.
Sejauh ini kader PAN merespons cukup baik kehadiran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno dalam pertemuan dengan Jokowi.
"Jadi kader prinsipnya mendukung semua apa yang dilakukan ketua umum kemarin," katanya. (Uta/OL-09)
Jika RUU Pemilu berasal dari inisiatif pemerintah, maka potensi tarik-menarik kepentingan partai dapat diminimalkan sejak awal pembahasan.
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved