PAN Hingga Golkar Dukung Wacana Potong Gaji Menteri dan DPR dengan Evaluasi APBN

PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR yang tengah dikaji Presiden Prabowo Subianto akibat dampak konflik global. Partai politik mendukung namun menekankan pentingnya evaluasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menegaskan partainya siap mengikuti arahan pemerintah, termasuk jika pemotongan gaji anggota DPR diterapkan.

“Kita manut arahan Presiden. Demi bangsa dan kepentingan masyarakat, kita tentu siap,” kata Eddy di Jakarta, Selasa (17/3).

Baca juga : Potong Gaji Menteri dan Anggota DPR Dinilai tak Efektif, Korupsi Akar Masalah

Ia menyebut PAN mendukung berbagai langkah penghematan yang diusulkan pemerintah, mulai dari work from home (WFH) hingga pengurangan hari kerja.

“Apa yang disampaikan Presiden kita setuju, mulai dari kemungkinan WFH sampai pengurangan hari kerja untuk menghemat energi,” ujarnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menilai penghematan tidak cukup hanya melalui pemotongan gaji pejabat, tetapi harus mencakup seluruh program pemerintah.

Baca juga : PDIP Buang Jokowi, Golkar Siap Tampung

“Dalam keadaan seperti ini kita harus me-review semua, tidak hanya gaji, tapi juga program dan kegiatan kementerian/lembaga yang didanai APBN,” kata Zulfikar.

Ia menyatakan setuju dengan wacana pemotongan gaji, namun menekankan perlunya rasionalisasi anggaran secara menyeluruh agar lebih efektif.

“Artinya setuju, tidak hanya soal gaji tapi semua. Evaluasi harus dilakukan supaya penggunaan APBN makin efektif,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan sejumlah langkah penghematan, termasuk pemotongan gaji pejabat, dengan mencontoh kebijakan Pakistan dalam menghadapi krisis global, seperti penerapan WFH, pengurangan hari kerja, hingga pembatasan belanja dan konsumsi energi. 

“Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, 50% bekerja dari rumah, kemudian hari kerja dipotong menjadi empat hari,” ujar Prabowo.

Ia menambahkan, penghematan juga dilakukan melalui pemotongan gaji pejabat yang dialokasikan bagi masyarakat rentan.

“Mereka bahkan mengurangi gaji anggota kabinet dan DPR, dan hasilnya dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling lemah,” katanya.

Selain itu, Prabowo menjelaskan adanya pembatasan penggunaan BBM, penghentian belanja non-prioritas, serta pengurangan kunjungan luar negeri.

“Mereka hentikan belanja kendaraan, mebel, hingga kunjungan ke luar negeri, serta melarang penggunaan dana pemerintah untuk acara-acara,” lanjutnya.(H-4)