Airlangga & Purbaya Kompak Bantah Ada Pembahasan Potong Gaji Menteri

WACANA pemotongan gaji menteri yang sempat mencuat ke ruang publik dipastikan belum masuk meja pembahasan resmi pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan hingga kini belum ada agenda khusus yang membahas usulan tersebut, baik terkait gaji maupun tunjangan para menteri.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4). Ia menepis anggapan bahwa pemerintah sudah mulai membicarakan skema pemotongan gaji pejabat setingkat menteri sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran.

“Belum pernah kita bahas,” kata Airlangga dilansir dari Antara, Selasa (7/4).

Baca juga : Menkeu Purbaya: Pertumbuhan Ekonomi 2025 Bisa Tembus 5,5 Persen

Menurut dia, isu tersebut memang sempat muncul di ruang publik, tetapi belum berkembang menjadi pembahasan resmi di internal pemerintah. Karena itu, Airlangga memilih untuk tidak berspekulasi lebih jauh mengenai arah kebijakan tersebut.

Ia bahkan melempar pertanyaan itu kepada pihak yang pertama kali menyampaikan wacana tersebut ke publik. Sikap itu menandakan bahwa hingga saat ini belum ada pijakan formal yang bisa dijadikan dasar untuk menindaklanjuti usulan pemangkasan gaji menteri.

Senada dengan Airlangga, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menegaskan bahwa rencana tersebut belum dibahas secara resmi. Purbaya menyebut keputusan mengenai hal itu sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga : Seskab Teddy: Belum Ada Keputusan Final soal Pemotongan Gaji Menteri

“Belum, belum. Dari Pak Presiden nanti, bukan dari saya,” ujar Purbaya.

Meski begitu, Purbaya sebelumnya sempat memberi sinyal tidak keberatan apabila pemotongan gaji menteri benar-benar diterapkan. Saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (6/4), ia menyebut pemotongan gaji pejabat setingkat menteri bukan persoalan besar, selama ada keputusan resmi dari kepala negara.

Bahkan, ia sempat memperkirakan angka pemotongan bisa berada di kisaran 25 persen. Pernyataan itu pun memicu perhatian publik dan memperkuat asumsi bahwa skema penghematan menyasar langsung pejabat tinggi negara.

Namun, sampai saat ini pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda bahwa usulan tersebut akan segera diformalkan.

Di sisi lain, dorongan efisiensi anggaran memang sedang menguat di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Dalam konteks itu, Purbaya sebelumnya menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan tengah menyiapkan langkah untuk memangkas belanja kementerian dan lembaga secara lebih tegas.

Ia menilai mekanisme pemotongan mandiri oleh masing-masing kementerian tidak berjalan efektif. Karena itu, pemerintah mempertimbangkan penetapan persentase pemangkasan secara langsung dari pusat, lalu kementerian dan lembaga diminta menyesuaikan struktur belanjanya.

Fokus efisiensi, kata Purbaya, diarahkan pada pos belanja yang bisa ditunda sementara, terutama program-program yang dinilai tidak memberi dampak signifikan atau memiliki akselerasi rendah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kerangka itulah, isu pemotongan gaji menteri dan wakil menteri ikut mencuat. Wacana tersebut dipandang sebagai simbol solidaritas elite pemerintahan dalam menahan laju belanja negara di tengah tekanan fiskal.

Meski demikian, pernyataan terbaru Airlangga dan Purbaya memperjelas satu hal: isu pemotongan gaji menteri masih sebatas wacana, belum menjadi keputusan, bahkan belum masuk pembahasan resmi pemerintah. (Z-10)