Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Sosial Tri Rismaharini melaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penyelewengan hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Menanggapi adanya laporan itu, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andriyanto menuturkan pihaknya masih akan mengumpulkan bahan untuk kebutuhan penyidik.
"Masih lidik untuk kumpulkan bahan keterangan dan informasi dari beberapa Kabupaten," ungkap Agus, Rabu (30/6).
"Laporan tertulis untuk kita dalami makanya masih lidik untuk memperkuat data dan informasi dari Beliau (Risma)," tambah Agus.
Baca juga : Praktik Kekerasan Terhadap Perempuan Menodai Integritas Bangsa
Berdasarkan keterangan dari Risma, terdapat oknum-oknum pendamping PKH yanh melakukan penyelewengan. Namun, Agus belum bisa menjelaskan di wilayah mana saja dan dalam bentuk apa penyelewengan tersebut.
"Masih didalami," singkatnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengamuk usai mendapati Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Malang yang tega selama tiga tahun menyelewengkan dana bantuan senilai Rp400 juta.
Adapun awal mulanya kasus ini terungkap usai Risma melakukan kunjungan di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Sejumlah warga yang sudah terdata sebagai penerima bantuan dalam program PKH , ternyata tidak pernah menerima dan merasakan bantuan tersebut. (OL-2)
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved