Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI H.Sukamta,Ph.D, mengungkapkan DPR belum pernah membahas tentang rencana Perpres pemenuhan alutsista atau alat utama sistem persenjataan .
Dia pun meminta agar persoalan Perpres alutsista tersebut dijelaskan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat raker kerja dengan Komisi I DPR yang direncanakan Senin (31/5).
"Ini belum pernah dibahas dengan Komisi I DPR. Tentu kami butuh penjelasan langsung dari Menhan. Kami meminta agar persoalan Perpres Alutsista ini dijelaskan oleh Menhan saat Raker dengan Komisi I DPR khususnya saat membahas Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024," ungkapnya, kemarin.
Fraksi PKS sangat mendukung peningkatan alutsista demi tercapainya Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force).
Bahkan PKS mendukung maksimum pemenuhan alutsista mengingat spektrum ancaman yang kini semakin meluas.
"Namun tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti Ketercapaian MEF rendah akibat minimnya anggaran," kata Sukamta.
Selain itu orientasi pemenuhan alusista lebih banyak dari pembelian dari luar negeri juga harus dievaluasi, karena belum berupaya maksimal memenuhi kebutuhan alutsista strategis dari industri pertahanan dalam negeri.
Kemudian pemerintah dinilai belum memiliki desain strategis industri dalam negeri yang diimplementasikan secara serius dan berorientasi jangka panjang.
"Sepertinya negara kita masih belum punya renstra MEF yang matang yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah siapa pun yang memimpin. Juga apakah Perpres ini akan menggantikan MEF yang hingga kini masuk tahap III dan apakah arahnya pemenuhan alutsista secara maksimum," cetusnya.
Sementara itu terkait dengan pemanfaatan anggaran pemenuhan dalam waktu dua setengah tahun, maka pemenuhan alutsita ini hanya akan dilakukan jika ada sebuah kondisi luar biasa menyangkut pertahanan negara.
"Hal-hal tersebutlah yang harus dijelaskan oleh Menhan Prabowo saat Raker dengan Komisi I nanti," tukasnya. (Sru/OL-09)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi pembangunan 13 proyek hilirisasi II oleh BPI Danantara dan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (29/4), berikut daftarnya
DINAS Pertanian dan Perikanan Pekanbaru memastikan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Kota Pekanbaru pada momen Idul Adha 1446 H dalam kondisi sehat. Sapi simental berbobot nyaris 1 ton
Syahganda menyebut penunjukan Jumhur sebagai awal ‘pertarungan baru’, terutama dalam menghadapi kekuatan oligarki yang dinilai merusak lingkungan.
Partai Ummat juga menyerukan Kementerian Hukum menjaga independensi sebagai lembaga eksekutif yang seharusnya memberikan pelayanan.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di Bekasi guna mencegah kecelakaan kereta api. Anggaran Rp4 triliun disiapkan untuk 1.800 titik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved