Berita Terbaru Rapat Dengar Pendapat Hari Ini

Advokat Sebut Pemerintah Gunakan Jasa Preman untuk Bungkam Kritik

ADVOKAT yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) Appe Hutauruk menyebut pemerintah juga menggunakan jasa preman untuk membungkam kelompok kritis

Komisi XIII DPR RI Maksimalkan Peran KND dalam Pemenuhan Hak Disabilitas

KND sebagaimana mandat yang diberikan oleh Undang Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan juga peraturan presiden nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

UNJ Apresiasi RDP Komisi X DPR RI Bahas Perubahan UU Sisdiknas

UU Sisdiknas ini perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berbagai persoalan pendidikan yang ada saat ini. 

Fokus Restrukturisasi dan Inovasi Digital Siapkani Masa Depan Berkelanjutan

Waskita membentuk Komite Manajemen Risiko, untuk menilai risiko dan kelayakan proyek, sebelum memutuskan untuk mengambil suatu proyek dan melakukan tender.

Keluarga Korban Penembakan Siswa SMKN 4 Semarang Kecewa Paparan Polisi Tidak Sesuai Fakta

Pemaparan polisi lebih menonjolkan masalah tawuran dibandingkan kasus penembakan itu menjadikan keluarga korban semakin yakin adanya upaya rekayasa.

Hadiri RDP Lanjutan, BP Batam Laporkan Pencapaian Kinerja dan Rencana Pengembangan Batam

Rencana tersebut juga sesuai dengan tema pembangunan Batam tahun 2025 yang berfokus pada percepatan peningkatan investasi melalui pengembangan kawasan dan pembangunan infrastruktur.

Keponakan Prabowo Menyayangkan Pemecatan Ipda Rudy Soik sampai ke DPR

KETUA Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JarNas Anti TPPO) Rahayu Saraswati menyayangkan pemecatan secara tidak hormat terhadap Ipda Rudy Soik sampai ke DPR

Kapolda NTT Sebut Ipda Rudy Soik Pernah Terjerat OTT di Tempat Karaoke saat Jam Dinas

KAPOLDA Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga mengungkap Ipda Rudy Soik sempat terjerat operasi tangkap tangan (OTT) saat jam dinas di tempat karaoke.

DPR Sentil KPU soal Penggunaan Private Jet

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Selasa (10/9), ia menyinggung soal penggunaan pesawat jet yang sempat digunakan KPU saat pendistribusian logistik Pemilu 2024.

Tok! DPR Sahkan Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK

DPR RI mengesahkan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pilkada 2024 yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Minggu (25/8).

KPU Yakin DPR Tak Utak-atik PKPU Pilkada 2024

Ketua KPU Mochammad Afifuddin yakin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak akan mengutak-atik draft PKPU Pilkada 2024

KPU akan Bahas PKPU Dengan DPR Merujuk Putusan MK

KPU RI  mengirimkan surat kepada pimpinan DPR RI untuk mengusulkan rapat dengar pendapat (RDP) membahas PKPU. 

Pertamina Ungkap Soal Perbaikan Fiscal Term dalam RDP dengan DPR

Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia menunjukkan tanda-tanda akan mengalami kenaikan produksi.

Komisi X Setujui Usulan Anggaran Perpusnas 2025

Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang telah dijalankan Perpusnas, sangat membantu masyarakat di daerah terutama selama pandemi covid-19.

RDP Komisi VII: Ternyata, Hanya Produksi Migas Pertamina yang Meningkat

Wilayah Kerja Hulu Migas yang dioperasikan Pertamina, produksi minyak pada 2022 337 ribu barel per hari, menjadi 339 ribu barel per hari pada 2023

Evaluasi Pemilu belum Sentuh Pokok Persoalan

Kritik dari masyarakat soal dugaan kecurangan pemilu harus didengar. Keresahan publik seperti Sirekap yang bermasalah dan dugaan penggelembungan suara haruslah dijawab.

KPU Minta Rapat dengan DPR Dijadwalkan Ulang

Rapat dengar pendapat antara KPU dan DPR dijadwalkan pada Kamis (14/3).

Komisi X DPR Dukung Tambah Anggaran Perpusnas

Perpusnas telah mengajukan usulan tambahan pada RAPBN TA 2024 untuk penguatan literasi dan kualitas layanan internal sebesar Rp383,16 miliar.

DPR Minta Dirut Pertamina Berikan Sanksi Tegas dan Keras pada Dirut PT PHM

Dirut PT Pertamina Hulu Mahakam tidak menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Pertamina Hulu Mahakam pada tanggal 7 Februari 2023.

HIPMI Soroti Kepastian Hukum Bagi Para Penambang

Sekjen BPP HIPMI Dr Anggawira. mengatakan ratusan izin IUP dicabut, kemudian dibatalkan. Kepastian Hukum bagi para penambang penting

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia