Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritisi gaya hidup dan mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghemat anggaran kepemiluan.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Selasa (10/9), ia menyinggung soal penggunaan pesawat jet yang sempat digunakan KPU saat pendistribusian logistik Pemilu 2024.
"Menurut saya, apapun, mau itu logistik, (geografis) daerah yang jauh, segala macem, penggunaan private jet itu kurang pantas. Kurang pantas," katanya di Gedung DPR RI.
Baca juga : Tok! DPR Sahkan Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK
"Karena buat masyarakat Indonesia yang sekian ratus juta itu, naik private jet itu bukan sesuatu yang biasa," sambung Doli.
Selain itu, ia juga mengatakan potensi pemborosan yang dilakukan KPU periode 2022-2027 karena harus mengeluarkan anggaran ekstra untuk sewa apartemen bagi pimpinan KPU RI. Padahal, para komisioner sudah mendapatkan fasilitas rumah dinas.
Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan, dalam kesempatan yang sama, menanggapi dugan pemborosan terkait sewa apartemen bagi pimpinan KPU RI tersebut. Ia lantas memastikan ke pihak KPU, apakah sewa apartemen beserta pemeliharannya menjadi temuan oleh BPK atau tidak.
"Nanti saya laporin ke BPK nih. Udah enggak bisa begitu. Ini temuan," tandas Arteria.
Dugaan pemborosan yang dilakukan KPU RI lainnya adalah fasilitas mobil dinas yang mencapai dua unit serta rencana pertemuan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Jakarta. Padahal, PPLN sudah dibubarkan seiring berakhirnya tahapan Pemilu 2024. (Tri/P-2)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf minta aturan dana kampanye diatur dalam RUU Pemilu. Sebab kasus korupsi bupati lampung tengah Ardito Wijaya diduga gratifikasi untuk utang dana kampanye
Ia menegaskan, publik berhak mempertanyakan dasar moral dan rasionalitas DKPP dalam menjatuhkan sanksi yang begitu lunak.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin meminta kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yakni donasi Rp1.000 atau seribu per hari dari warganya ditinjau ulang.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mempertanyakan usulan menjadikan Kota Solo atau Surakarta sebagai Daerah Istimewa Surakarta (DIS).
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved