Berita Terbaru Komisi II DPR Hari Ini

Anggota DPR Desak Kemendagri dan Kemenhub Evaluasi Regulasi Perlintasan Kereta Usai Kecelakaan Maut di Bekasi

Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.

DPR Targetkan RUU Pilkada Rampung 2026, Antisipasi Tahapan Pemilu 2029

Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.

Kasus Suap Bupati Lampung Tengah, Komisi II DPR Minta Dana Kampanye Masuk RUU Pemilu

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf minta aturan dana kampanye diatur dalam  RUU Pemilu. Sebab kasus korupsi bupati lampung tengah Ardito Wijaya diduga gratifikasi untuk utang dana kampanye

Sanksi DKPP ke KPU Dinilai Terlalu Lunak

Ia menegaskan, publik berhak mempertanyakan dasar moral dan rasionalitas DKPP dalam menjatuhkan sanksi yang begitu lunak.

Anggota DPR Minta Kebijakan Dedi Mulyadi Donasi Rp1.000 Ditinjau Ulang

ANGGOTA Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin meminta kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yakni donasi Rp1.000 atau seribu per hari dari warganya ditinjau ulang.

Komisi II DPR Pertanyakan Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa

ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mempertanyakan usulan menjadikan Kota Solo atau Surakarta sebagai Daerah Istimewa Surakarta (DIS).

Revisi UU Pemilu, Pimpinan DPR : Belum Dibahas di Bamus

REVISI Undang-undang No.7/2017 tentang Pemilu diusulkan oleh Komisi II, Keputusan untuk merevisi atau tidaknya suatu undang-undang akan dibahas di rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.

Nusron Sebut Pagar Laut Ulah Oknum Pejabat ATR/BPN, Komisi II: Proses Hukum!

ANGGOTA Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyebut pejabat ATR/BPN yang menerbitkan sertifikat di pagar laut Tangerang tak cukup disanksi administrasi.

Keputusan Pelantikan Kepala Daerah Diumumkan 22 Januari 2025

Komisi II DPR akan menggelar rapat dengan KPU, Badan Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri.

DPR Ingatkan Pj Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Netral pada Pilkada 2024

KETUA Komisi II DPR HM Rifqinizamy mengingatkan penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota untuk netral selama Pilkada 2024.

DPR Sebut Perlu Satgas Khusus untuk Berantas Mafia Tanah

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengusulkan dibentuknya satuan tugas (satgas) khusus yang menangani penegakan hukum pemberantasan mafia tanah

Komisi II DPR Harap Kepala Otorita IKN Diberi Kewenangan Pembangunan dan Penataan Infrastruktur

KETUA Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda berharap Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat diberi kewenangan lain. Mulai dari pembangunan hingga penataan infrastruktur.

Kotak Kosong Menang, Pilkada Ulang akan Digelar September 2025

KPU mengusulkan penyelenggaraan pilkada ulang jika kotak kosong menang dilaksanakan pada September 2025. Usulan tersebut kemudian disetujui dalam RDP Komisi II DPR di Jakarta, Rabu (25/9).

Penggunaan Sirekap Disetujui, KPU: Akurasinya 99% Lebih

Idham Holik mengatakan Sirekap telah disetujui untuk digunakan kembali di Pilkada 2024.

Kritik dari DPR Tanda KPU Banyak Hamburkan Anggaran

KPU RI dikritik oleh Komisi II DPR RI soal pemborosan anggaran lewat gaya hidup mewah dalam rapat dengar pendapat pada Selasa (10/9/2024).

Endro: Fenomena Kotak Kosong Ulah DPR, Pemerintah, dan KPU

Fenomena calon tunggal melawan kotak kosong buah dari aturan yang dibuat oleh DPR dan pemerintah.

DPR Sentil KPU soal Penggunaan Private Jet

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Selasa (10/9), ia menyinggung soal penggunaan pesawat jet yang sempat digunakan KPU saat pendistribusian logistik Pemilu 2024.

Ketua Komisi II Dorong Pilkada Ulang Maksimal Setahun bila Kotak Kosong Menang

KETUA Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar pilkada ulang dilakukan selambat-lambatnya satu tahun bila kotak kosong ditetapkan sebagai pemenang

Enggan Kewenangannya Diambil, DPR bakal Evaluasi MK

Mahkaham Konstitusi seharusnya tetap berada pada jalur dan kewenangannya yang pada saat memutus tidak menambahkan frasa atau poin lain dalam UU yang telah dikaji kembali.

Pengamat: Waspada, DPR Serang Balik MK!

DPR kini berencana mengevaluasi MK. Langkah DPR dinilai sebagai serangan balik terhadap MK.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia