Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
RAPAT Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR dan PT Pertamina (Persero) diwarnai apresiasi Komisi VI terhadap kinerja Pertamina sepanjang 2023. Selain itu, pada RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima (12/6), Pertamina juga mengungkapkan mengenai perbaikan fiscal term atau pengusahaan di hulu guna mendorong optimalisasi produksi migas.
“Komisi VI mengapresiasi kinerja operasional dan keuangan PT Pertamina (Persero) pada tahun 2023 yang berhasil tumbuh di tengah situasi geopolitik dan ekonomi global yang berfluktuatif serta mendorong PT Pertamina (Persero) untuk senantiasa meningkatkan kinerja pada periode-periode di masa depan,” kata Aria Bima, membacakan kesimpulan rapat.
Terkait kinerja Pertamina, sebelumnya disampaikan Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro, termasuk capaian sektor hulu. Kepada Komisi VI Wiko mengatakan, sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia menunjukkan tanda-tanda akan mengalami kenaikan produksi. Terkait hal tersebut, Pertamina membutuhkan dukungan guna memperbaiki fiscal term di sektor hulu migas.
Baca juga : RDP Komisi VII: Ternyata, Hanya Produksi Migas Pertamina yang Meningkat
“Bahkan belakangan ini kami juga berbicara dengan teman-teman stakeholder terkait di upstream, yakni bagaimana memperbaiki fiscal term atau pengusahaan di hulu,” kata Wiko.
Dengan begitu, lanjutnya, “Kita bisa menambah cadangan yang ekonomis untuk dikerjakan sehingga kita bisa meningkatkan produksi dengan cepat.”
Wiko menambahkan, saat ini terlihat tanda-tanda bahwa produksi migas Indonesia akan meningkat. Sebab, angka produksi migas relatif stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi stangnan itu dinilai positif, sebab menunjukkan keberhasilan dalam menahan laju natural decline. “Pertamina sudah bisa menahan natural decline dari 19% menjadi hanya tinggal 2% saja,” kata Wiko.
Tidak hanya itu. PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Sub Holding Upstream dan juga KKKS lain, mulai memperoleh banyak temuan eksplorasi dalam beberapa waktu terakhir. Termasuk temuan sumur dan temuan eksplorasi. “Selanjutnya, bagaimana kita meningkatkan untuk mempercepat produksi,’ kata Wiko.
Menanggapi kinerja hulu tersebut, beberapa anggota Komisi VI juga menanyakan upaya yang akan dilakukan Pertamina. Harris Turino, misalnya, yang menyinggung mengenai target Pertamina ke depan. “Dari sub holding upstream misalnya, naik 8 persen menjadi 1,044 MBEPD di 2023. Bagaimana dengan target pada 2024 dan 2025?” kata dia. (H-2)
ADVOKAT yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) Appe Hutauruk menyebut pemerintah juga menggunakan jasa preman untuk membungkam kelompok kritis
KND sebagaimana mandat yang diberikan oleh Undang Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan juga peraturan presiden nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.
UU Sisdiknas ini perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berbagai persoalan pendidikan yang ada saat ini.
Waskita membentuk Komite Manajemen Risiko, untuk menilai risiko dan kelayakan proyek, sebelum memutuskan untuk mengambil suatu proyek dan melakukan tender.
Pemaparan polisi lebih menonjolkan masalah tawuran dibandingkan kasus penembakan itu menjadikan keluarga korban semakin yakin adanya upaya rekayasa.
Rencana tersebut juga sesuai dengan tema pembangunan Batam tahun 2025 yang berfokus pada percepatan peningkatan investasi melalui pengembangan kawasan dan pembangunan infrastruktur.
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
DI tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa aksi nyata tidak lagi dapat ditunda.
Di salah satu stasiun pengumpul migas, Nadia Silvia menjalankan tugasnya sebagai operator di Stasiun Pengumpul Bambu Besar Pertamina EP Field Subang.
PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Jaksa Penuntut Umum menuntut lima terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan hukuman penjara antara 6 hingga 12 tahun
Pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan penyesuaian harga tersebut kepada publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved