Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI X DPR RI menyetujui pagu indikatif Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp721 miliar.
Selain itu, Komisi X DPR RI juga menyetujui usulan penambahan pagu anggaran Perpusnas pada RAPBN TA 2025 sebesar Rp375 Miliar.
Dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI dan Perpusnas dengan agenda tunggal pembahasan rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP K/L), Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyatakan usulan ini untuk menjawab perintah Undang-undang dan ketentuan peraturan lainnya.
Baca juga : Perpusnas Ajukan Penambahan Anggaran 2025 Senilai Rp375 Miliar
“Komisi X mendukung usulan pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran pada RAPBN TA 2025. Kami akan menyampaikan usulan ini ke Badan Anggaran DPR RI," katanya di Jakarta, pada Kamis (13/6/2024).
Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini menuturkan komitmen terkait gerakan literasi di Perpusnas perlu terus didorong pada level implementasi yang produktif. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas, terutama yang mengikuti tren generasi milenial dan generasi Z.
“Ini sangat penting karena tingkat baca kita masih rendah dibanding dengan target yang telah ditetapkan. Budaya baca anak-anak menurun dengan hadirnya media audio dan visual," tuturnya.
Baca juga : Peroleh Rp725,8 Miliar, Perpusnas Diminta DPR Maksimalkan Program Literasi
Dijelaskan bahwa hal ini harus menjadi pekerjaan rumah yang menjadi perhatian Perpusnas melalui berbagai lokasi anggaran dan kegiatan yang diusulkan. "Kami berharap agar ke depan, komitmen terhadap literasi ini terus menjadi fokus utama," lanjutnya.
Sementara itu, legislator Fraksi Partai NasDem Ratih Megasari Singkarru menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, peningkatan budaya literasi dan layanan perpustakaan merupakan hal krusial bagi kemajuan intelektual dan sosial masyarakat Indonesia.
“Kami dari Fraksi Partai NasDem tentu mendukung usulan tambahan anggaran untuk Perpusnas dengan sasaran utama peningkatan budaya literasi dan layanan perpustakaan. Peningkatan akses dan ketersediaan buku yang merata di berbagai wilayah Indonesia adalah fondasi bagi kemajuan intelektual dan sosial kita," ujarnya.
Baca juga : DPR Setujui Anggaran Perpusnas Tahun 2023 Senilai Rp723 miliar
Terkait usulan anggaran tambahan, dia menyebut hal ini sebagai langkah strategis dan menunjukkan komitmen kuat Perpusnas.
“Anggaran sebesar Rp375 miliar untuk tahun 2025 ini adalah langkah strategis. Jika disetujui, ini mungkin pertama kalinya perpustakaan memiliki anggaran mencapai Rp1 triliun, setelah sebelumnya hanya sekitar Rp600 miliar hingga 700 miliar," jelasnya.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan mendukung penuh usulan penambahan anggaran Perpusnas untuk tahun 2025. Dia mengakui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang telah dijalankan Perpusnas, sangat membantu masyarakat di daerah terutama selama pandemi covid-19.
Baca juga : Dukung Ekosistem Digital, Transformasi Perpusnas Lahirkan 3 Juta Kreator Konten
“Ini adalah program yang paling nyata dan harus difokuskan, meskipun anggarannya terbatas. Masyarakat di bawah tidak peduli dengan kebijakan, mereka bicara tentang keberpihakan kita terhadap kehidupan mereka," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, pelaksana tugas (Plt) Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI.
"Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota yang telah memberikan respons sangat positif terhadap usulan program 2024 dan penambahan anggaran untuk TA 2025," katanya.
Dia menjelaskan, terkait pengalokasian anggaran untuk program yang belum mendapatkan anggaran secara optimal, pihaknya telah melakukan penyusunan ulang. Ditambahkan yang menjadi fokus utama adalah program peningkatan budaya baca dan kompetensi literasi.
"Struktur anggaran akan mengalami perubahan untuk memastikan program-program ini mendapatkan perhatian khusus," pungkasnya. (H-2)
Agenda pendidikan dan literasi harus ditempatkan pada posisi yang strategis dan prioritas sebagai wujud transformasi Indonesia.
PERPUSTAKAAN merupakan simbol ilmu pengetahuan yang terdiri dari berbagai jenis. Ini jenis-jenis perpustakaan yang ada di Indonesia.
Berikut adalah panduan etika yang perlu diperhatikan saat berkunjung dan berkegiatan di area perpustakaan.
PERPUSTAKAAN adalah gudang pengetahuan yang disimpan dalam berbagai koleksinya. Karenanya, sosok pustakawan dalam sejarah perpustakaan tidak bisa dilepaskan.
Apa yang anda pikirkan tentang perpustakaan? mungkin yang terpikir oleh anda langsung kepada tempat membaca buku dan belajar yang membosankan.
Menjadi anggota perpustakaan membirikan banyak keuntungan,mulai dari akses ke berbagai macam koleksi buku hingga sumber daya digital yang beragam.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
PTN di bawah Kemendikbud-Ristek mengerahkan tenaga mencari uang dari mahasiswa sehingga uang kuliah mahal. Sementara itu, PTN di bawah kementerian lain tinggal terima dana APBN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved