Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MAJELIS Kehormatan Dewan (MKD) diminta segera memproses Azis Syamsuddin demi menyelamatkan citra DPR. Keseriusan MKD memulai penyelidikan atas Azis merupakan bentuk dukungan DPR atas langkah penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan keterlibatan Azis dalam perkara suap Wali Kota Tanjungbalai.
"Jika MKD serius mulai memproses dugaan pelanggaran etik Azis, maka KPK tak bisa tidak akan dirunut untuk berani membongkar keterlibatan Azis dalam kasus suap itu," ungkap peneliti Forum Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus, Rabu (28/4).
Lucius menambahkan posisi Azis sebagai wakil pimpinan DPR sangat mungkin digunakan untuk memengaruhi MKD dan KPK agar menghentikan proses penyidikan terhadap dirinya. Karena itu baik MKD maupun KPK harus menunjukkan bahwa mereka bekerja profesional dan independen serta berani kepada siapapun jika orang tersebut punya bukti melakukan penyimpangan.
"Posisi sebagai pimpinan DPR jangan sampai membuat KPK dan MKD loyo," ujarnya.
Penyidik KPK hari ini melakukan penggeledahan ruang kerja Azis di Komplek Parlemen. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti keterlibatan Azis dalam perkara suap wali kota Tanjungbalai.
Penggeledahan yang dilakukan, jelas Karius, menunjukkan KPK telah memperlihatkan komitmennya dalam menengakkan hukum tanpa tebang pilih. "Dalam konteks Azis, saya kira langkah penggeledahan ini menjadi isyarat penyimpangan etik yang dilakukan Azis bukan sekedar isapan jempol belaka," ujar Lucius. (OL-15)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved