Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua DPR Azis Syamsuddin hingga saat ini belum memberikan klarfikasi apapun perihal dugaan keterlibatan dirinya sebagai pihak yang menjembantani pertemuan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.
Koordintaor Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Azis untuk segera memberikan klarfikasi resmi kepada masyarakat terkait rumor yang menyebutkan dirinya sebagai makelar kasus KPK. Sebagai pimpinan DPR, MAKI menilai Azis wajib memberikan klarifikasi tersebut.
"Dia wakil rakyat sehingga wajib memberikan penjelasan kepada rakyatnya dalam bentuk jumpa pers atau melalui media sosial sesuai pilihannya," ungkap Boyamin di Jakarta, Sabtu (24/4).
Menurut Boyamin, Azis tidak bisa menunda atau bersembunyi dengan memberikan jawaban pendek terhadap keadaan yang dianggap tidak menguntungkan dirinya terkait kasus suap penyidik KPK. Keterangan Azis dibutuhkan untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.
"MAKI minta tolong kepada yang terhormat Azis Syamsudin untuk segera memberikan klarifikasi dalam bentuk jumpa pers dengan keleluasaan tanya jawab wartawan tanpa dibatasi waktu maupun jumlah pertanyaan," ujarnya.
Menurut Boyamin, penundaan klarifikasi justru akan merugikan posisi Azis. Pasalnya, dapat dipatikan masyarakat akan memaknai hal-hal yang buruk berdasarkan dugaan keadaan yang sengaja disembunyikan Azis.
"Kalau tidak ada masalah mestinya buka-bukaan tanpa ada yang ditutupi," ungkapnya. (Uta/OL-09)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved