MKD Tunggu Aduan Masyarakat untuk Panggil Azis Syamsuddin

MAJELIS Kehormatan Dewan (MKD) belum berencana melakukan pemanggilan terhadap Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang diduga terlibat dalam kasus suap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Wakil Ketua MKD Trimedya Pandjaitan menjelaskan pemanggilan Azis ke MKD harus didasari oleh laporan atau aduan yang masuk ke MKD.

"Kami menunggu pengaduan masyarakat," ujar Trimedya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (24/4).

Trimedya menjelaskan sesuai UU 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPRD, DPRD dan DPD (MD3) MKD bersifat pasif. MKD baru akan melakukan tindakan setelah ad alaporan atau pengaduan yang masuk. Hingga saat ini Trimed mengaku belum ada laporan yang masuk ke MKD.

"MKD ini pasif. Belum ada laporan," ungkapnya.

Pertemuan penyidik KPK yakni AKP Stepanus dengan Walikota Tanjung Balai M Syahrial terjadi pada bulan Oktober 2020. Pertemuan tersebut berlansung di rumah dinas Azis Syamsuddin yang berada di daerah Jakarta Selatan.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengkritisi tindakan Azis yang dinilai telah mencoreng citra DPR sebagai lembaga. Sikap Azis mempertemukan antara Stefanus dengan Syahrial disebut Lucis layaknya fasilitator atau makelar untuk mewujudkan keinginan Syahrial agar kasusnya di KPK dapat dihentikan.

"Azis yang tentu punya kapasitas untuk berkomunikasi dengan KPK berhasil mendatangkan penyidik KPK ke rumahnya untuk dipertemukan dengan tersangka M Syahrial. Yang memalukan di sini tentu saja bagaimana jabatan berkelas setingkat Pimpinan DPR justru dilecehkan oleh Azis dengan memerankan fungsi sebagai makelar kasus," kata Lucius. (Uta/OL-09)