Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mempersoalkan adanya pertemuan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dalam skandal suap yang juga melibatkan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Pertemuan ketiganya di rumah politikus Golkar itu dinilai janggal.
"Penyidik Robin melakukan pertemuan dengan Syahrial di rumah dinas Azis Syamsudin. Tentu ini janggal dan harus ditelisik oleh KPK dari mana terbangun relasi antara penyidik Robin dengan Azis Syamsudin. Lalu, apakah itu pertemuan pertama, atau sebelumnya mereka sudah menjalin komunikasi," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Jumat (23/4).
Dalam konstruksi perkara suap itu, KPK menyebutkan ada pertemuan di rumah Azis pada Oktober 2020. Diduga, pertemuan itu membicarakan soal kasus jual-beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai yang tengah ditangani komisi antirasuah. Azis disebut mengenalkan AKP Stepanus Robin kepada Syahrial.
"Dalam hal ini, pertanyaan yang harus dijawab darimana Azis tahu bahwa KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi di Tanjungbalai. Bukankah informasi penyelidikan itu tertutup. Besar kemungkinan ada informasi yang bocor dari internal KPK yang harus juga ditindaklanjuti," kata Kurnia.
Baca juga: Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto Dorong BIG Kebut Pemetaan
Menurut ICW, dugaan tindakan Azis itu bertentangan dan perlu diproses secara etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Dugaan tindakan yang dilakukan oleh Azis, kata Kurnia, berpotensi bertentangan dengan berbagai ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik DPR.
Di sisi lain, ICW juga meyakini AKP Stepanus Robin tidak bertindak sendiri dalam kasus dugaan suap itu. Sebabnya, proses untuk merealisasikan janji menghentikan perkara bisa jadi merupakan kesepakatan kolektif bersama penyidik lain dan perlu mendapat persetujuan dari atasan.
KPK menetapkan tersangka terhadap penyidiknya AKP Stepanus Robin Pattuju lantaran diduga menerima suap dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dengan modus menjanjikan penghentian perkara. Seorang pengacara Maskur Husain juga menjadi tersangka.
Penyidik komisi antirasuah asal kepolisian itu diduga telah menerima suap Rp1,3 miliar itu dari komitmen Rp1,5 miliar. Dia menjanjikan kasus tak naik ke penyidikan meski ujungnya perkara itu tetap lanjut.(OL-4)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved