Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh meminta KPK untuk membuka secara terang benderang terkait dugaan tindakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik KPK.
"KPK harus membuka kasus ini secara terang benderang kepada masyarakat dan menghukum oknum yang bersalah. Jangan sampai kesalahan satu atau dua orang merusak nama baik KPK yang selama ini telah berupaya keras untuk membrantas korupsi di Indonesia," ucapnya, Kamis (22/4).
Perilaku oknum penyidik KPK tersebut praktis mencoreng nama institusi yang kemudian berdampak pada kepercayaan publik yang bisa menurun.
"Kejadian ini sangat merugikan nama baik KPK karena bisa jadi persepsi publik atas kepercayaan anti korupsi bisa jadi disamakan dengan lembaga penegak hukum lainnya sehingga wibawa KPK juga ikut terpuruk"
Kejadian tersebut sambungnya juga menjadi peringatan keras untuk lebih ketat dalam menugaskan penyidik atau pegawai KPK. Integritas, memiliki kemampuan yang baik serta komitmen untuk memberantas korupsi harus dimiliki oleh setiap pegawai KPK.
Selain itu, juga hal ini menunjukkan terapat kelemahan dalam pengawasan sehingga kejadian tersebut dapat terjadi.
"Penempatan penyidik atau pegawai di KPK harus benar-benar terseleksi dan diisi orang orang yang memiliki integritas, punya kemampuan dan komitmen terhadap pembrantasan korupsi juga moralitas serta akhlak yang teruji," cetusnya.
Sebelumnya oknum penyidik KPK, SR diduga melalukan pemerasan uang senilai Rp1,5 miliar terhadap Wali Kota Tanjung Kota Tanjungbalai H M Syahrial dengan janji akan mengentikan kasusnya. SR diketahui merupakan anggota Polri berpangkat AKP yang ditugaskan menajdi salah satu penyidik di KPK. Saat ini kasusnya sedang diproses oleh Propam Polri. (Sru/OL-09).
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved