Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh meminta KPK untuk membuka secara terang benderang terkait dugaan tindakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik KPK.
"KPK harus membuka kasus ini secara terang benderang kepada masyarakat dan menghukum oknum yang bersalah. Jangan sampai kesalahan satu atau dua orang merusak nama baik KPK yang selama ini telah berupaya keras untuk membrantas korupsi di Indonesia," ucapnya, Kamis (22/4).
Perilaku oknum penyidik KPK tersebut praktis mencoreng nama institusi yang kemudian berdampak pada kepercayaan publik yang bisa menurun.
"Kejadian ini sangat merugikan nama baik KPK karena bisa jadi persepsi publik atas kepercayaan anti korupsi bisa jadi disamakan dengan lembaga penegak hukum lainnya sehingga wibawa KPK juga ikut terpuruk"
Kejadian tersebut sambungnya juga menjadi peringatan keras untuk lebih ketat dalam menugaskan penyidik atau pegawai KPK. Integritas, memiliki kemampuan yang baik serta komitmen untuk memberantas korupsi harus dimiliki oleh setiap pegawai KPK.
Selain itu, juga hal ini menunjukkan terapat kelemahan dalam pengawasan sehingga kejadian tersebut dapat terjadi.
"Penempatan penyidik atau pegawai di KPK harus benar-benar terseleksi dan diisi orang orang yang memiliki integritas, punya kemampuan dan komitmen terhadap pembrantasan korupsi juga moralitas serta akhlak yang teruji," cetusnya.
Sebelumnya oknum penyidik KPK, SR diduga melalukan pemerasan uang senilai Rp1,5 miliar terhadap Wali Kota Tanjung Kota Tanjungbalai H M Syahrial dengan janji akan mengentikan kasusnya. SR diketahui merupakan anggota Polri berpangkat AKP yang ditugaskan menajdi salah satu penyidik di KPK. Saat ini kasusnya sedang diproses oleh Propam Polri. (Sru/OL-09).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved