Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan simbol agama sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam turbulensi politik karena dapat menyebabkan keretakan kohesivitas sosial dan dapat mengganggu integrasi nasional.
Hal tersebut dikatakan Viva dalam merespon adanya gerakan untuk menghidupkan wacana poros islam di Pemilu 2024 yang dilakukan oleh PPP dan PKS.
"PAN memberikan apresiasi atas sikap politik tersebut sebagai bagian dari ijtihad politik PPP dan PKS namun kami tidak akan ikut wacana poros islam. Hal ini karena beberapa hal penting sebagai dasar pemikiran PAN," ujarnya, Kamis (15/4).
Beberapa hal penting di antaranya kehati-hatian dalam menggunakan identitas politik berbasis agama sebagai merk jualan kepada publik. Meski pun identitas khas partai politik atau ideologi politik partai telah dijamin dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik.
Baca juga: Pintu NasDem Terbuka untuk Caleg Muda Generasi Z
"Di beberapa kasus di pilkada atau di pilpres adalah bukti dan fakta lapangan yang mesti menjadi pelajaran sejarah bagi kita. PAN tidak ingin kondisi seperti itu akan terulang lagi"
Selain itu wacana poros politik berbasis agama akan melahirkan antitesa poros lain berbasis non agama. Kondisi politik ini menjadi ahistoris dan tidak produktif bagi kemajuan bangsa. Dia menilai sebaiknya wacananya diarahkan ke adu ide dan gagasan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan sumber daya manusia unggul, memperbaiki kesehatan dan perekonomian nasional, membangun kedaulatan pangan, membangun militer yang modern, dan tema lainnya yang bermanfaat buat kecerdasan bangsa.
"Proses pendidikan politik rakyat harus diarahkan secara rasional, melalui pendekatan akal sehat agar demokrasi dapat berjalan sehat dan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bukan politik prosedural atau rutinitas, tetapi berpolitik yang substantif dan produktif," tukasnya. (OL-4)
Jika RUU Pemilu berasal dari inisiatif pemerintah, maka potensi tarik-menarik kepentingan partai dapat diminimalkan sejak awal pembahasan.
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved