Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANA tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengusulkan skema pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Ia meminta agar waktu pelaksanaan Pemilu tidak berdekatan dengan Pilkada.
"Pemilihan umum presiden dan DPR diusulkan dilaksanakan pada Februari atau Maret 2024. Pemilihan gubernur/bupati/wali kota diusulkan pada November 2024," ujar Ilham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3).
Ilham menilai proses pemungutan suara Pemilu perlu digelar lebih cepat agar perselisihan yang muncul pascapemungutan suara tidak mengganggu proses Pilkada.
Baca juga: MK akan Putuskan 32 Sengketa Pilkada Mulai Pekan Ini
Direncanakan, jadwal tahapan Pemilu dengan hari pemungutan suara digelar pada 14 Februari atau 6 Maret 2024.
"Ketika proses PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) nanti putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan pemungutan suara ulang, itu akan menunda lagi adanya hasil Pemilu 2024, ini akan berimplikasi pada pencalonan Pilkada 2024," jelasnya.
Sedangkan hari pemungutan suara Pilkada direncanakan pada 13 November 2024. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahu 2016 tentang Pilkada.
Sebelumnya, Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengungkapkan pihaknya bakal memodifikasi penyelenggaraan Pemilu 2024 agar tidak begitu berat.
Modifikasi menyusul keputusan DPR dan Pemerintah tidak merevisi UU Pemilu.
"Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif, sebagaimana pada Pemilu 2019 yang lalu," kata Pramono kepada Media Indonesia, Selasa (9/3).
Ia menjelaskan desain Pemilu 2024 serupa Pemilu 2019. Pemilih bakal disuguhkan lima surat suara. (OL-1)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved