Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordintor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan posisi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM-Pidmil) telah dipersiapkan oleh Kejaksaan Agung. Ia menyebut sosok yang akan mengisi jabatan itu hanya tinggal menunggu waktu.
"Sudah mulai disiapkan oleh Kejaksaan proses-prosesnya," kata Mahfud usai melakukan pertemuan bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (15/3).
Dalam kesempatan yang sama, Burhanuddin mengatakan posisi JAM-Pidmil akan diisi oleh jenderal bintang tiga. Pihaknya sedang menunggu nama yang disodorkan oleh Panglima TNI Maresekal Hadi Tjahjanto.
"Kami memerlukan nantinya ada di sini bintang 3 dua orang. Nanti kalau diusulkan dari sana bintang 2, naik di sini menjadi bintang 3," terang Burhanuddin.
Menurut Burhanuddin, Kejagung telah mempersiapkan struktur pengurusan untuk membantu tugas seorang JAM-Pidmil. Selain jenderal bintang 3, Kejagung juga membutuhkan jenderal bintang 1 dalam oraganisasi barunya.
"Ada bintang dua satu orang, dan hampir 30 atau 28 itu kolonel, untuk di daerah-daerah dan personel di sini. Itu sampai saat ini kami masih menunggu pengisian dari Panglima TNI," pungkasnya.
Baca juga: Petaka Demokrasi di Demokrat
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Aturan ini merubah Perpres No. 38 Tahun 2010. Dalam Perpres itu, JAM-Pidmil dijelaskan sebagai unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.
Organisasi itu bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung dan dipimpin oleh JAM-Pidmil. Dalam Pasal 62A, JAM-Pidmil dapat diisi oleh seorang pegawai negeri sipil maupun prajurit TNI yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak sempat mengatakan tugas pokok dan fungsi JAM-Pidmil adalah menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI mulai dari penyidikan hingga penuntutan ke Pengadilan Militer.
"Nanti misalnya ada perkara koneksitas, nanti jaksa militer akan ikut melaksanakan fungsi penuntutan dan fungsi penyidikan," kata Leonard. (OL-4)
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Adapun ketiga tersangka baru tersebut antara lain adalah HS (Hendry Sulfian) selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, Kalimantan Tengah
Profil lengkap Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang nikel oleh Kejaksaan Agung.
Perbandingan pernyataan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto saat pelantikan April 2026 dengan status tersangka yang kini ditetapkan Kejagung.
Profil Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Simak rekam jejaknya di sini.
Uang tersebut diduga diberikan untuk mengatur dan membantu perusahaan keluar dari permasalahan terkait perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Mantan Kabais TNI, Soleman B Ponto, menegaskan bahwa karakter keras dalam peradilan militer merupakan konsekuensi logis dari tuntutan disiplin dan kesiapan tempur prajurit.
Sebanyak 415 tentara AS terluka dan 13 tewas dalam operasi melawan Iran. Konflik meningkat sejak serangan gabungan AS-Israel pada Februari.
WALHI menyoroti keterlibatan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan penguatan peran militer dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Intelijen AS menyebut Iran masih mampu memulihkan bunker rudal dalam hitungan jam meski dibombardir. Setengah peluncur rudal dilaporkan masih utuh.
Intelijen Barat ungkap Rusia kirim drone dan logistik ke Iran.
kasus dugaan penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus dan keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas sistem peradilan militer di mata publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved