Walhi Soroti Pelibatan Menhan Sjafrie dan Militer dalam Satgas PKH

WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti keterlibatan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan penguatan peran militer dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Walhi menilai kebijakan tersebut berisiko memicu kembalinya dwifungsi militer dan mereduksi mandat lembaga sipil.

Koordinator Kampanye Eksekutif WalhiI Nasional, Uli Arta Siagian menegaskan bahwa urusan kehutanan dan sumber daya alam (SDA) sepenuhnya merupakan ranah sipil yang seharusnya ditangani oleh kementerian teknis dan aparat penegak hukum reguler.

“Hutan dan sumber daya alam ini adalah konteks sipil, kerja-kerja sipil. Indonesia sudah memiliki kementerian terkait yang diberikan mandat dan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum,” ujar Uli dalam diskusi Indonesia Youth Congress bertajuk 'Politik Pertahanan dan Ekspansi Peran Militer di Ruang Sipil' di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Baca juga : Ultimatum Pelanggar Izin, Prabowo: Ancam Satgas PKH Sama dengan Ancam Presiden

Uli mempertanyakan alasan pemerintah yang lebih memilih membentuk satgas dengan unsur militer ketimbang memperkuat fungsi penegakan hukum di Kementerian Kehutanan serta Kepolisian. Ia menilai langkah ini merupakan jalan pintas yang tidak menyelesaikan akar masalah korupsi di sektor SDA.

Menurutnya, perluasan tugas Satgas PKH yang kini merambah sektor pertambangan hingga wilayah di luar kawasan hutan menunjukkan adanya anomali dalam tata kelola pemerintahan. Ia mencontohkan langkah pencabutan 28 izin perusahaan terkait bencana banjir di Sumatra yang dilakukan melalui skema satgas tersebut.

“Persoalan korupsi SDA tidak bisa dijawab dengan memasukkan militer di dalamnya," jelasnya.

Baca juga : Satgas PKH Selamatkan Aset Rp370 Triliun, Prabowo Subianto: Hampir 10 Persen APBN

Lebih lanjut, Uli memperingatkan dominasi unsur militer dalam urusan sipil berpotensi memperburuk aspek hak asasi manusia (HAM) dan mendegradasi kualitas demokrasi di Indonesia. Peran militer yang terlalu jauh dinilai dapat melemahkan akuntabilitas kerja-kerja lembaga sipil.

Sebagai informasi, Satgas PKH dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Satgas ini bertujuan memberantas aktivitas ilegal di kawasan hutan guna meningkatkan penerimaan negara.

Dalam struktur organisasinya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ditunjuk sebagai Pengarah, didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan sejumlah menteri terkait. Adapun Pelaksana Satgas diketuai oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). (H-3)