Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi XI DPR Misbakhun menanggapi adanya isu dugaan suap yang melibatkan amtenar Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengapresiasi lembaga antirasywah tersebut.
"Saya memberikan apresiasi atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang bekerja untuk mengungkap kasus korupsi di Ditjen Pajak (DJP)," tuturnya melalui keterangan tertulis, Rabu (3/2).
Misbakhun bilang, ruang korupsi di lingkungan Ditjen Pajak cukup besar meski telah ada kerja sama dengan KPK sebagai langkah pencegahan. Menurutnya, banyak pertukaran informasi antara DJP dan KPK dalam menjalankan tugas negara.
Namun nyatanya penyimpangan masih terjadi. Hal itu menurut Misbakhun tidak dapat ditoleransi. "Korupsi tetap korupsi, tidak ada toleransi kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun. Hukum tetap harus ditegakkan," tegasnya.
Dugaan suap itu, kata Misbakhun, dapat dijadikan momentum pembenahan di Kementerian Keuangan, khususnya DJP dan seluruh wajib pajak. Sebab, dalam dugaan ini, praktik korupsi tersebut diduga juga melibatkan pembayar pajak.
Selain itu, adanya dugaan suap di lingkungan Kemenkeu tersebut juga dapat menjadi momentum untuk menilai kembali kinerja Menteri Keuangan. Misbakhun bilang, tanggung jawab seorang menteri dibutuhkan dalam hal ini.
Kendati demikian, dia berharap dugaan suap yang menimpa pegawai Ditjen Pajak tidak menggeneralisir pandangan masyarakat terhadp seluruh pegawai pajak. Sebagai mitra kerja dari Kemenkeu, Misbakhun menilai masih ada ribuan pegawai pajak yang berintegritas dan bekerja secara jujur.
"Jangan sampai dengan adanya satu kasus korupsi ini membuat kita melupakan bahwa masih ada 45.000 orang yang bekerja dengan baik untuk sekto pendapatan negara di APBN kita," imbuhnya.
"Dengan pegawai di sekitar 45 ribu orang dan peranan serta tanggung jawab yang sangat besar, sudah saatnya kita memberi ruang gerak organisasi Ditjen Pajak agar semuanya bisa lebih efektif dalam melakukan kontibusinya kepada negara," sambung Misbakhun.
Dia juga tetap mengapresiasi kinerja amtenar Ditjen Pajak yang masih bekerja keras di tengah pandemi menghimpun penerimaan negara.
Sedangkan berdasarkan jadwal yang diterima oleh awak pers, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Dirjen Pajak, Irjen Kemenkeu dan Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kemenkeu akan melakukan konferensi pers secara daring pukul 13.00 WIB mengenai dugaan suap tersebut. (Mir/OL-09)
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batas akhir pelaporan pajak tahunan melalui sistem Coretax pada 30 April untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
DI tengah percepatan transformasi digital di sektor bisnis, pengelolaan perpajakan menjadi salah satu area yang mengalami perubahan signifikan.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol masih berada pada tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku.
Seskipun sektor informal berperan sebagai penyangga ekonomi, sektor ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved