Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini tersangka Harun Masiku yang hingga kini belum ditangkap masih berada di Tanah Air. Tim KPK masih terus mencari keberadaan eks caleg PDIP yang terjerat kasus suap anggota KPU itu.
"Kami meyakini yang bersangkutan masih di dalam negeri. Kami kan sudah mencekal. Kalau sistemnya berjalan dengan baik, pintu-pintu keluar resmi itu sudah tertutup," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/3).
Harun Masiku menjadi tersangka kasus dugaan suap pergantian anggota DPR dan ditetapkan DPO sejak Januari 2020. Alexander mengatakan Harun Masiku tidak akan lolos pergi ke luar negeri jika sistem imigrasi berjalan dengan baik. Kecuali, lanjutnya, jika ada celah di pintu-pintu perbatasan yang tidak diawasi ketat.
"Kecuali kalau dia kemudian keluar lewat pintu-pintu yang tidak terdeteksi. Kalau lewat pintu resmi yang dijaga imigrasi tidak akan lolos," imbuhnya.
KPK menegaskan masih terus memburu Harun. Alexander mengatakan sudah ada dua satuan tugas (satgas) khusus yang dikerahkan mencari para DPO termasuk Harun. KPK juga terus bekerja sama dengan kepolisian dan mengimbau peran aktif masyarakat untuk melaporkan.
"Kami tetap berusaha mencari. Kalau ada masyarakat yang tahu, kami ada kontak pelaporan di KPK. Silakan yang mengetahui, silakan melapor. Kami tidak akan berhenti," ujarnya.
Kurun waktu 2017-2020, terdapat 10 tersangka KPK yang berstatus buron. Dari jumlah itu, tiga buron sudah ditangkap yakni mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi serta menantunya Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto. (OL-14)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved