Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan korupsi di Indonesia masih terjadi karena sistem politik Indonesia yang lemah. Sistem politik saat ini dinilai menjadi iklim subur bagi berkembangnya politik yang koruptif.
"Episentrum korupsi di Indonesia adalah masih lemahnya sistem politik di Indonesia, khususnya partai politik," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Jumat (29/1).
Ipi mengatakan hal itu berdasarkan hasil studi dan penelitian KPK di sektor politik. KPK telah memberi rekomendasi untuk perbaikan sistem politik.
"Termasuk di dalamnya pembenahan partai politik," ujar dia.
Baca juga: Ruang Gerak Sempit, Indeks Persepsi Korupsi Turun
KPK, kata Ipi, berikhtiar mencegah korupsi di masa pandemi covid-19. Salah satunya mendorong pemberdayaan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
Ipi menyebut KPK juga aktif membina kementerian/lembaga dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Caranya dengan menerbitkan panduan sebagai rambu untuk menghindari praktik mark-up, konflik kepentingan, dan perbuatan curang lainnya.
"Serta tidak memanfaatkan pelonggaran proses PBJ untuk korupsi," papar Ipi.
Upaya lainnya ialah memdorong tata kelola pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya membuka data dan menyediakan saluran pengaduan masyarakat.
Tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diyakini meningkatkan kualitas pelayanan publik. Serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi seluruh instansi pemerintah. (OL-1)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Indrajaya menyoroti rentetan Operasi Tangkap Tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkini Bupati Rejang Lebong
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved