Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JAKSA Pinangki Sirna Malasari mengungkapkan ada dukungan politik pemerintah Malaysia yang diberikan kepada terpidana korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Joko S Tjandra. Pinangki yang menjadi terdakwa kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) itu mengaku pergi ke Malaysia sebanyak tiga kali, pada 12, 19, dan 25 November 2019.
Pada dua lawatan pertama dilakukan bersama pengusaha Rahmat dan mantan pengacara Joko Tjandra, Anita Dewi Kolopaking, sedangkan lawatan terakhir bersama Anita dan Andi Irfan Jaya.
Berdasarkan kesaksian Pinangki, rencana awal keberangkatan ia, Rahmat, dan Anita ke Malaysia karena mendengar informasi Joko Tjandra akan menyerahkan diri ke Indonesia karena sudah tidak mendapat dukungan dari pemerintah Malaysia. Informasi itu diakui nya datang dari Rahmat.
“Jadi, pada awal rencana pemberangkatan kami ke Malaysia untuk ketemu Joko Tjandra, berdasarkan keterangan saudara Rahmat yang sudah kenal Joko Tjandra lebih dahulu, Joko Tjandra rencana akan serahkan diri ke Indonesia karena sudah tidak didukung politik oleh pemerintah Malaysia,” terang Pinangki di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.
Karena itu, Pinangki berniat memperkenalkan Anita sebagai penasihat hukum Joko Tjandra. Dalam sidang itu, Pinangki mengakui menyarankan Joko Tjandra melakukan eksekusi hukuman badan putusan MA atas peninjauan kembali (PK) dengan nomor 12K/Pid.Sus/2008 tertanggal 11 Juni 2009.
Saat bertemu di Malaysia, Pinangki mengakui tahu status Joko Tjandra sebagai buron. Bahkan, ia mengklaim telah melaporkannya kepada Kepala Seksi Direktorat Upaya Hukum Hukum Luar Biasa dan Eksekusi (Uheksi) Kejaksaan Agung, Aryo, pada November 2019.
“Saudara paham betul bahwa Joko Tjandra tinggal eksekusi badan, pada waktu itu saudara melaporkan atau paling tidak menyampaikan kepada jaksa eksekutor?” tanya jaksa penuntut umum (JPU) KSM Roni.
Menurut Pinangki, pihak kejaksaan telah mengetahui informasi tersebut sejak awal. “Ternyata kata Aryo, dari institusi sendiri sudah tahu duluan. Bukan saya yang laporkan, dan saya enggak tau kalau kejaksaan sudah tahu,” tandasnya.
Pesan
Dalam sidang itu, Pinangki juga mengaku pesan singkat Whatsapp Anita terhadapnya sebagai jebakan. Percakapan antara keduanya terkait dengan uang bayaran Anita yang saat itu menjadi pengacara Joko Tjandra. Diketahui, bayaran Anita dengan Joko Tjandra sebesar US$200 ribu. Namun, Anita hanya menerima US$50 ribu yang diberikan Joko Tjandra melalui Pinangki.
“Di situ ada jawaban saya, bahwa tegas saya bilang, ‘Ibu mau jebak saya ya, kok nanya seperti itu?’ Jadi kalimat rangkaian Anita, dia mau menjebak Pak, dia tiga kali mengulang kalimat itu,” ujar Pinangki.
“Dia menggunakan kalimat seperti itu supaya saya bilang iya atau tidak Pak. Karena aneh tiba-tiba ada orang ngomong gitu dari chat awal sampai akhir, tidak ada katakata uang. Sampai Februari itu sudah jelas bahkan Anita itu bilang itu tidak ada uang yang masuk, tiba-tiba Maret dia bilang begitu,” sambungnya.
Selain itu, Pinangki juga mengungkapkan harta simpanan dari suami pertama nya yang telah meninggal dunia bernama Djoko Budiharjo sekitar US$3 juta-US$4 juta. (P-5)
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
KPK mengomentari sikap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh yang terus berkelit atas tuduhan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang dalam persidangan.
KPK mengulik aliran gratifikasi yang diterima mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Informasi itu diulik dengan memeriksa tiga saksi pada Kamis (25/7).
MAHKAMAH Agung (MA) memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan rumah atas nama istri Rafael Alun, Ernie Meike. Rumah itu sempat disita atas kasus dugaan gratifikasi.
Pegiat antikorupsi Herdiansyah Hamzah Castro menyatakan kecewa terhadap Polda Metro Jaya yang belum menyelesaikan kasus Firli Bahuri.
JPU di Pengadilan Tipikor Ternate menghadirkan 14 saksi untuk mendalami dugaan intervensi yang dilakukan oleh Gubernur nonaktif Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, dalam proses tender proyek.
Hakim pengadilan Tipikor pada PN Ternate membantarkan sidang Abdul Gani Kasuba selama sepekan karena sakit.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai memiliki hak untuk tidak mengganti para majelis pada sidang Gazalba Saleh.
Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap berharap majelis hakim Tipikor objektif dan tidak baper dalam menyidang Gazalba Saleh.
PENGADILAN Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang tuntutan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat CRJ-100 dan ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia (Persero).
KPK menyepakati pertimbangan hakim yang menyebut kebebasan Gazalba bisa membuat kekacauan persidangan tipikor di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved