Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kinerja lembaga bukan menargetkan sebanyak-banyaknya memenjarakan koruptor. Kerja Lembaga Antikorupsi itu adalah menjadikan negara terbebas dari perilaku korup.
"KPK berharap bukan tangkap. Jadi, target kami bukan menjebloskan ke penjara. Yang kami targetkan adalah Indonesia ini bersih dari korupsi," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam diskusi virtual bertajuk 'Catatan Akhir Tahun dan Menatap Hukum Masa Depan', Selasa (29/12).
Menurut Ghufron, korupsi terjadi dari proses politik itu sendiri. Pemimpin daerah yang berpikir mengembalikan ongkos politik ketika masa pemilihan menjadi cikal bakal tumbuhnya perilaku korupsi.
Baca juga: KPK Dalami Proses Pemilihan Mitra dalam Kasus Korupsi Bansos
"Sejak duduk saja sudah berpikir bagaimana mengembalikan cost-nya. Mau tidak mau memperdagangkan jabatannya, izin pengadaan barang dan jasa diperjualbelikan hingga kekayaan daerah diperjualbelikan," ujar Ghufron.
Dia berharap momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tidak melahirkan sikap koruptif. Kepala daerah mesti berintegritas agar tidak menjadi incaran KPK.
Lembaga Antikorupsi telah berupaya terjadinya kasus korupsi baru dengan melakukan berbagai upaya pencegahan. Termasuk pembekalan melalui program Pilkada Berintegritas kepada calon kepala daerah, beberapa waktu lalu.
"Mohon dibuat agar politik Pilkada ini tidak menjadi proses menciptakan koruptor-koruptor baru," ujar dia. (OL-1)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Al Haris-Abdullah Sani menjadi pemenang PSU Pilkada Jambi dengan perolehan 600.733 suara. Mereka bakal bertugas untuk periode 2021-2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved