Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kinerja lembaga bukan menargetkan sebanyak-banyaknya memenjarakan koruptor. Kerja Lembaga Antikorupsi itu adalah menjadikan negara terbebas dari perilaku korup.
"KPK berharap bukan tangkap. Jadi, target kami bukan menjebloskan ke penjara. Yang kami targetkan adalah Indonesia ini bersih dari korupsi," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam diskusi virtual bertajuk 'Catatan Akhir Tahun dan Menatap Hukum Masa Depan', Selasa (29/12).
Menurut Ghufron, korupsi terjadi dari proses politik itu sendiri. Pemimpin daerah yang berpikir mengembalikan ongkos politik ketika masa pemilihan menjadi cikal bakal tumbuhnya perilaku korupsi.
Baca juga: KPK Dalami Proses Pemilihan Mitra dalam Kasus Korupsi Bansos
"Sejak duduk saja sudah berpikir bagaimana mengembalikan cost-nya. Mau tidak mau memperdagangkan jabatannya, izin pengadaan barang dan jasa diperjualbelikan hingga kekayaan daerah diperjualbelikan," ujar Ghufron.
Dia berharap momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tidak melahirkan sikap koruptif. Kepala daerah mesti berintegritas agar tidak menjadi incaran KPK.
Lembaga Antikorupsi telah berupaya terjadinya kasus korupsi baru dengan melakukan berbagai upaya pencegahan. Termasuk pembekalan melalui program Pilkada Berintegritas kepada calon kepala daerah, beberapa waktu lalu.
"Mohon dibuat agar politik Pilkada ini tidak menjadi proses menciptakan koruptor-koruptor baru," ujar dia. (OL-1)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved