Survei LSI: Publik Berharap KPK Terus Lakukan Penindakan

HASIL survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan masyarakat tetap berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus di penindakan korupsi. Pasalnya, masyarakat melihat aksi korupsi di berbagai sektor meningkat dalam setahun terakhir walaupun KPK mengklaim sudah melakukan pencegahan.

“Hasil survei kami memperlihatkan masyarakat ingin agar penindakan setidaknya sama porsinya dengan pencegahan,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei terkait ‘Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia’ secara daring, Minggu (6/12).

Disebutkan, survei dilakukan terhadap 2.000 dari 13.001 respon di seluruh provinsi yang dipilih secara acak pada 29 November-3 Desember 2020. Dengan asumsi metode simple random sampling ukuran sampel 2.000 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error-MoE) sekitar 2,2% pada tingkat kepercayaan 95%.

Lebih lanjut Djajadi mengungkapkan, hasil survei menyatakan dengan tidak banyaknya aksi penindakan terhadap koruptor selama setahun belakangan, masyarakat menilai pemerintah tidak lagi serius memberantas korupsi. Jika dibandingkan dengan data 2017-2018, ada penurunan efektivitas dalam persepsi masyarakat terhadap KPK, presiden dan polisi.

"Dalam penanganan korupsi, pemerintah pusat ada penurunan. Pada 2017-2018 itu cenderung tidak mengalami penurunan tapi di 2020 terjadi penurunan persepsi masyarakat soal keseriusan pemerintah," ungkapnya.

Kecenderungan masyarakat menilai tingkat keseriusan pemerintah tampaknya menurun dari 69% menjadi 59%. Sementara kelompok warga yang menyatakan pemerintah kurang serius itu meningkat dari 19% di 2018 menjadi 31% di 2020.

Hal senada diungkapkan Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo menanggapi hasil survei tersebut. Menurutnya tindakan pencegahan dan penindakan korupsi sama pentingnya. “Karena itu keduanya harus terus dipertahankan KPK,” jelasnya.

Ia setuju dengan hasil survei yang menyebutkan bahwa mayoritas publik tetap berharap kepada KPK dalam memberantas korupsi. “Bahkan kalau bisa membuat KPK sebagai lembaga anti korupsi yang tunggal. Sebagai lembaga yang independen dan dipercaya publik,” tegasnya. (R-1)