Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI III DPR dijadwalkan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak seperti biasanya yang digelar di Gedung DPR, Senayan, rapat kali ini diadakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Menurut jadwal, rapat akan digelar pukul 11.00 WIB. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan rapat bersama parlemen akan diadakan di kantor KPK.
Baca juga: Dirjen Dukcapil Pastikan Joko Tjandra Masih WNI
"Karena ini sidang DPR maka nanti terkait apakah sidang terbuka atau tertutup tentu menjadi wewenang pemimpin rapat," saat dikonfirmasi, Selasa (7/7).
Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni, mengatakan rapat di kantor KPK itu merupakan sejarah baru. Pemilihan lokasi rapat itu merupakan permintaan Komisi III yang disetujui pimpinan KPK. Alasannya, anggota Komisi III DPR ingin melihat langsung kinerja KPK.
"Biar kita dengan mitra satu sama lain mendukung terkait kebijakan atau terkait permasalahan yang sifatnya membangkitkan peningkatan pendapatan negara khususnya KPK yang bekerja," kata politikus NasDem itu.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyebutkan rapat bersama lembaga mitra Komisi III di luar Gedung DPR lazim dan sudah pernah dilakukan sebelumnya.
"Dengan BNN di periode lalu beberapa kali (rapat) di kantor BNN. Kemarin (rapat) lanjutan dengan Kejaksaan Agung juga di kantor kejaksaan," ucap politikus PPP itu. (OL-6)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved