Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membenarkan ada kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pihaknya di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur terkait gratifikasi. OTT itu terjadi Kamis (2/7) malam.
"Pukul 19.30 WIB ada giat tertangkap tangan para pelaku korupsi berupa menerima hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa," kata Firli Bahuri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (3/7).
Baca juga: KPK Tangkap Bupati Kutai Timur
Firli masih enggan membeberkan siapa pejabat yang ditangkap. Jumlah pejabatnya pun masih dirahasiakan. Firli meminta waktu untuk mendalami kasus ini terlebih dahulu. Masyarakat diminta bersabar.
"Mohon dimaklumi juga asas praduga tak bersalah mari kita kedepankan profesionalitas, akuntabilitas dan junjung tinggi hak asasi manusia (HAM)," ujar Firli.
KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status pihak yang diamankan tersebut. Kronologi penangkapan akan disampaikan melalui konferensi pers.
"Kami akan sampaikan semuanya setelah pengumpulan keterangan dan barang bukti selesai," tutur Firli.(OL-5)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa hukuman kasus suap. Ia memilih fokus bisnis keluarga dan rehat politik.
Nurhadi divonis 5 tahun penjara dalam kasus TPPU. Usai sidang, ia singgung “azab”. Kuasa hukum menyebut putusan tidak adil dan memastikan akan banding.
Nurhadi divonis 5 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan TPPU. Hakim mengungkap aliran dana hingga Rp137 miliar dalam persidangan.
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
KPK terbitkan SE larangan gratifikasi Lebaran 2026 bagi ASN dan pejabat. Tercatat 32 laporan masuk senilai Rp13,6 juta. Simak aturan lengkapnya di sini.
Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved