Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Kadis PUPR dan Ketua DPRD Muara Enim. Hal itu menunjukan pemberantasan rasuah terus berjalan di tengah pandemi virus korona dan tanpa hingar-bingar.
"Iya, makanya percayakan saja pada KPK untuk bekerja. Saat ini giat-giat pemberantasan korupsi dilakukan sangat efektif, begitu cermat, tidak gaduh dan berkepastian," kata Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, Senin (27/4).
Penangkapan dua pejabat tersebut terjadi pada Minggu (26/4) pagi, tepatnya pukul 07:00 WIB di rumah masing-masing di Palembang.
Baca juga: KPK Ringkus Dua Tersangka Hasil OTT
Menurut Arteria, KPK periode saat ini merupakan role model layaknya suatu lembaga pemberantasan korupsi bekerja.
"Kan terbukti, giat-giat pemberantasan korupsi tidak berkurang sedikit pun walaupun pada masa pandemi covid-19. Ini tidak menyurutkan semangat KPK dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana korupsi," urainya.
Ia mengapresiasi kerja pimpinan KPK saat ini yang berani tampil tidak populer sehingga penegakan hukumnya tidak gaduh, berkepastian, dan dapat diterima pelaku tindak pidana sekali pun.
"Harusnya terus didukung penuh, apalagi giat-giat pencegahannya sudah dirasakan kehadirannya saat ini," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengonfirmasi OTT pertama di eranya ini. Eks Kadis PUPR Ramlan Suryadi (RS) dan Ketua DPRD Muara Enim Aries HB (AHB) merupakan hasil pengembangan kasus sebelumnya.
"(OTT) Minggu 26 april 2020 jam 07.00 WIB dan 08.30 WIB di rumah tersangka di Palembang. Kita komitmen melakukan pemberantasan sampai tuntas. Kita terus selesaikan perkara-perkara korupsi walau kita menghadapi bahaya covid-19. Tapi pemberantasan tidak boleh berhenti baik dengan cara pencegahan maupun penindakan," pungkasnya. (OL-1)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved