Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Kementerian Pemuda dan Olahraga (Seskemenpora) Gatot Dewa Broto mengungkapkan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal ketidaksesuaian anggaran di Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima). Ada potongan 15% yang dimiliki setiap cabang olahraga. Pemotongan anggaran itu diduga untuk kunjungan kerja mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.
"Saya baca di summary, misalnya diakomodasi berapa kemudian yang dicairkan berapa persen, kemudian untuk nutrisi vitamin dan sebagai-nya," kata Gatot di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, kemarin.
Gatot menjadi saksi untuk Imam Nahrawi yang didakwa menerima suap sebesar Rp11,5 miliar dan gratifikasi Rp8,648 miliar dari sejumlah pejabat Kemenpora dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Sebelumnya, BPK membentuk tim Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) ruang lingkup pemeriksaan prima 2017-2018. "Ada acara khusus dalam konteks Pak Menteri. Kami jajaran eselon I terkait ada Seskemenpora, empat staf ahli, pimpinan KONI, KOI, cabor untuk menjadi peringatan mengingat Desember 2018 pernah kejadian OTT, dan BPK berharap tidak berulang," ujar Gatot.
Dalam pemaparan yang disampaikan anggota BPK Achsanul Qosasi itu ditemukan adanya potongan yang diberikan tiap-tiap cabang olahraga kepada Menpora. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ronald Ferdinand Worotikan mengonfirmasi jumlah potongan itu. "Saya lupa, tapi Achsanul menyebutkan angka di kisaran 15%," ucap Gatot.
Gatot pun mengaku pernah ditagih Rp500 juta oleh seketaris Imam, Nur Rachman, untuk membantu biaya operasional Imam saat menjabat. "Disampaikan saat itu ialah dia (Komeng) minta 'ini sudah akhir tahun di bulan Desember, ada dana yang mungkin sisa di 2014 yang bisa digunakan untuk mem-backup operasional dari Pak Menteri?'. Seperti itu," kata Gatot.
Kala itu Gatot merasa aneh karena ia masih menduduki Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dan tidak berkapasitas memegang uang.
Gatot juga mengungkapkan Seskemenpora sebelumnya, Alfitra Salamm, hendak dipecat karena menolak memberikan uang sebesar Rp5 miliar. Namun, Alfitra terlebih dulu mengajukan pengunduran diri.
Bantah
Pernyataan Gatot itu pun dibantah Imam. Menurutnya, Alfitra dicopot karena temuan BPK mengenai laporan keuangan Kemenpora.
"Soal penataan BMN, ada temuan di era Pak Roy Suryo yang pada saat itu belum juga didata dengan baik, soal penataan aset yang belum ditangani dengan baik, kemudian soal restrukturisasi kementerian yang belum juga dipisah antara KPA (kuasa pengguna anggaran) masif dan KPA tunggal, dan itu alasan kenapa Pak Alfitra Salamm kita minta untuk mundur. Bukan isu yang tadi disampaikan oleh Bapak," ujar Imam.
Lebih lanjut, Imam menuding Gatot kerap mencari panggung dalam berbagai kesempatan dan meninggalkan tugasnya sebagai Seskemenpora.
Imam juga mempermasalahkan Gatot yang selama tiga tahun menginap di kantor Seskemenpora bersama istri. Namun, Gatot menegaskan keputusan mengiap itu untuk menyelesaikan permasalahan pembekuan PSSI pada 2015. (Iam/Ant/P-5)
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Penyidik KPK mengusut soal upah pungut dan pengaturan pekerjaan dalam dugaan korupsi di Pemkot Semarang
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
JPU di Pengadilan Tipikor Ternate menghadirkan 14 saksi untuk mendalami dugaan intervensi yang dilakukan oleh Gubernur nonaktif Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, dalam proses tender proyek.
Hakim pengadilan Tipikor pada PN Ternate membantarkan sidang Abdul Gani Kasuba selama sepekan karena sakit.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai memiliki hak untuk tidak mengganti para majelis pada sidang Gazalba Saleh.
Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap berharap majelis hakim Tipikor objektif dan tidak baper dalam menyidang Gazalba Saleh.
PENGADILAN Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang tuntutan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat CRJ-100 dan ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia (Persero).
KPK menyepakati pertimbangan hakim yang menyebut kebebasan Gazalba bisa membuat kekacauan persidangan tipikor di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved