Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPR Puan Maharani meminta Korps Brimob lebih galak terhadap aksi terorisme. Brimob diharapkan tidak berkompromi dalam memberantas pelaku aksi terorisme.
"Jangan pernah berkompromi dengan aksi-aksi teror yang mengancam nyawa manusia dan membahayakan warga. Harus galak terhadap terorisme!" tegas Puan di Jakarta, Kamis (14/11).
Sebaliknya, Puan meminta Brimob mengedepankan sikap persuasif dalam menangani aksi unjuk rasa. Personel Brimob harus berpegang teguh kepada standar operasional prosedur (SOP) pengamanan demonstrasi dan tidak mudah emosi.
"Mereka adalah saudara-saudara kita juga. Ikuti SOP pengamanan dan patuhi garis komando. Jangan lupa aturan-aturan HAM ketika menghadapi unjuk rasa," ujarnya.
Kamis (14/11) pagi, Puan menghadiri upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Korps Brimob di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Baca juga: Ustaz yang Aktif di Medsos Diminta Bantu Perangi Radikalisme
Puan mengaku bangga dengan Brimob sebagai pasukan elite Polri. Brimob juga menjadi garda terdepan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan eskalasi tinggi seperti serangan teroris.
"Sehingga masyarakat merasa terlindungi. Brimob yang mempunyai kemampuan rescue juga sangat membantu warga ketika turun di daerah bencana," ungkapnya.
Puan meminta Brimob terus mengembangkan diri. Ia juga berpesan agar Brimob lebih dekat dengan masyarakat.
"Sapalah mereka. Ramahlah kepada rakyat, tegaslah hanya kepada mereka yang ingin mengacaukan keamanan," kata Puan.
Menurut dia, sejarah mencatat peranan Resimen ini dalam operasi penumpasan dan pembersihan berbagai pemberontakan. Misalnya, dalam menumpas DI/TII Kartosuwiryo, DI/TII Daud Beureuh, PRRI, hingga operasi penumpasan DI/TII Kahar Muzakar. Brimob juga terlibat saat pembebasan Irian Barat.
"Karena itu, bagi saya, komitmen Brimob untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila tidak perlu kita kita ragukan lagi," pungkasnya. (OL-2)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Anies Baswedan merespons ucapan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, yang membuka peluang partainya mendukung dia kembali maju di Pilgub Jakarta
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan duka cita atas wafatnya Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI Hamzah Haz. Hamzah dinilai sebagai tokoh yang teduh dan merangkul.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan parlemen Indonesia menyambut baik putusan Mahkamah Internasional yang menyebut pendudukan Israel di tanah Palestina sebagai tindakan ilegal.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut bahwa dirinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 1945 di Jakarta atau daerah lain.
Ketua DPR, Puan Maharani, memperingatkan potensi dampak luas dari kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bersubsidi, MinyaKita
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved