Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN anggota Komisi VI DPR RI 2014-2019 Fraksi Golkar sekaligus terdakwa suap dan gratifikas Bowo Sidik Pangarso dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 7 tahun penjara.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 tahun. Dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan pidana denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan," kata JPU Ikhsan Fernandi saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (6/11).
Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 11.00 WIB.
"Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung selama terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," ungkapnya.
JPU meminta majelis hakim untuk memutus terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp52.095.965 dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh hukum tetap.
Maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. dan jika tidak menutupi akan diganti dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun.
Terdapat hal berat yang menuntut Bowo dikenakan 7 tahun hukuman penjara. Dan sikap kooperatif terdakwa menjadi hal meringankan dalam tuntutannya.
"Hal memberatkan, terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Untuk hak meringankan, terdakwa bersikap kooperatif di persidangan sehingga membantu proses lancarnya persidangan," ujar Ikhsan.
Selain itu, hal yang meringankan lainya ialah terdakwa akui terus terang perbuatannya, terdakwa juga mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, terdakwa sudah mengembalikan sebagian besar uang suap yg diterimanya dan terdakwa belum pernah dihukum.
Perbuatan Bowo dianggap melanggar Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (OL-09)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved