Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menyerahkan laporan terbaru terkait kerusuhan bulan Mei lalu yang menewaskan 10 orang kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Idham Azis.
"Minggu ini akan disampaikan, antara Senin sampai Jumat pokoknya. Ini kan kita masih persiapkan mulai dari penulisan typo segala macam," ungkap Wakil Direktur Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara saat dikonfirmasi, Minggu (3/11).
Baca juga: Pengamat: NasDem Bisa jadi Jembatan Oposisi dan Pemerintah
Komnas HAM juga akan menyerahkan laporan terkait ke beberapa kementerian seperti ke Kominfo dan Kementerian kesehatan serta Gubernur DKI Jakarta.
Komnas HAM juga belum menyebutkan kelompok mana yang memiliki senjata ilegal. Diketahui, dari 10 orang yang tewas itu, sembilan di antaranya berada di Jakarta dan seorang lainnya di Pontianak, Kalimantan Barat.
Untuk delapan korban di Jakarta tewas akibat luka tembak, sedangkan seorang lainnya terluka di kepala akibat hantaman benda tumpul. Sementara seorang korban di Pontianak juga terluka tembak.
Komnas HAM menyebut bahwa tugas dari kepolisian untuk mengungkapkan kelompok penembak tersebut.
"Kewenangan Komnas HAM juga terbatas. Artinya dalam pemantauan soal kejadian kerusuhan Mei. Kami meminta kepolisian untuk menindaklanjuti temuan komnas ini," ujar Beka.
"Masih dalam pencarian kelompok tersebut. Terlebih petunjuk yang diberikan Komnas HAM dirasa cukup dijadikan petunjuk awal," tambahnya.
Dalam waktu dekat sendiri Komnas HAM akan berkoordinasi dengan kepolisian supaya rekomendasi Komnas HAM berjalan. Lalu, memantau kinerja kepolisian semua kasus terungkap dan korban mendapatkan keadilan. (OL-8)
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Pihaknya telah melakukan serangkaian langkah sejak pertengahan Maret untuk mendalami kasus tersebut.
15 warga sipil tewas dalam konflik di Puncak Papua. Komnas HAM menyebut ini tragedi kemanusiaan terberat 2026. Simak fakta lengkapnya.
Pendekatan dialog merupakan langkah paling bermartabat dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan di Papua.
Komnas HAM sebut pengesahan UU PPRT langkah strategis lindungi 4,2 juta pekerja rumah tangga dari eksploitasi dan kekerasan.
Komnas HAM menilai operasi TNI di Kabupaten Puncak, Papua, yang menewaskan 12 warga sipil sebagai pelanggaran HAM. Simak pernyataan lengkap dan desakan evaluasi.
Komnas HAM duga ada belasan pelaku lain dalam kasus penyiraman air keras Andrie Yunus. TGPF diusulkan jika Polri gagal ungkap aktor tambahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved