Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERTEMUAN antara Partai NasDem dengan PAN akan dilakukan setelah Partai NasDem melakukan kongres pada 8-11 November nanti. Meski begitu, keduanya masih mencari tanggal yang cocok.
"Ada rencana begitu tapi waktunya mungkin setelah kongres," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya saat dikonfirmasi, Jumat (1/11).
Dirinya mengungkapkan bahwa hubungan antara NasDem dengan PAN sudah bagus, sehingga hubungan tersebut harus dirawat dengan Silaturahmi Kebangsaan.
"Jadi dengan PAN komunikasi NasDem bagus. NasDem dan PAN kerjasama sudah dari Pilkada 2015," ujar Willy.
Namun, dirinya juga tidak menutup kemungkinan bahwa dalam silaturahmi tersebut kedua partai akan membahas perihal pilkada yang akan dilaksanakan tahun depan.
"Tentu sela silaturahmi kebangsaan akan ada pembicaraan agenda politik yang pendek seperti Pilkada. Kalau Pilpres 2024 masih terlalu dini," jelasnya.
Baca juga: Setelah PKS, NasDem Siap Temui PAN, Demokrat
Selain karena hubungan yang baik, dipilihnya soan ke PAN dikarenakan NasDem merasa memiliki kedekatan. Selain itu, karena masyarakat tidak kaget dengan agenda silaturahmi tersebut.
"Kita (NasDem) berkomunikasi dengan seluruh partai politik, kita mulai dengan partai yang dekat dulu seperti PAN," ungkapnya.
Sementara itu, PAN masih belum membuka suara terkait rencana pertemuan tersebut. Sekjen PAN Eddy Soeparno mengaku belum ada rencana pertemuan tersebut.
"Renacananya belum ditentukan," ujar Eddy. (OL-4)
Jika RUU Pemilu berasal dari inisiatif pemerintah, maka potensi tarik-menarik kepentingan partai dapat diminimalkan sejak awal pembahasan.
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved