Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi seusai ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dana hibah KONI tahun anggaran 2018. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, penyidik sudah menyiapkan surat pemanggilan terhadap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKN) itu.
"Segera (pemanggilan). Nanti penyidik yang akan memeriksa," kata Alex di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9).
Hari ini, komisi antirasywah rmenetapkan Imam sebagai tersangka kasus suap (comittment fee) pengurusan proposal dana hibah KONI. Selain itu, KPK juga menduga Imam menerima uang terkait dengan jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatannya selaku Menpora.
"Total dugaan penerimaannya Rp26,5 miliar. Uang tersebut diduga untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak terkait lainnya," ucap Alexander.
Baca juga: Imam Nahrawi Miliki Harta Kekayaan Rp22,6 Miliar
Sebelumnya, Imam sudah tiga kali dipanggil KPK sebagai saksi dalam proses penyelidikan, tetapi tidak memenuhi panggilan penyidik. Tiga pemanggilan itu dilayangkan pada 31 Juli 2019, 2 Agustus 2019, dan 21 Agustus 2019.
"KPK memandang telah memberikan ruang yang cukup bagi yang bersangkutan untuk memberikan keterangan dan klarifikasi," imbuh Alexander.
Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK sebelumnya. KPK juga menetapkan asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum sebagai tersangka dan telah ditahan di Rutan KPK.
KPK total menjerat tujuh tersangka dalam kasus itu. Selain Imam dan Miftahul, lima tersangka lainnya yakni Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen Kemenpora Adhi Purnomo, staf Kemenpora Eko Triyanto, Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy, dan Bendahara KONI Jhonny E Awuy.
Ending telah divonis 2 tahun 8 bulan penjara dan Johnny divonis 1 tahun 8 bulan penjara. Sementara itu, Mulyana divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Adapun Adhi Purnomo dan Eko divonis 4 tahun penjara. (OL-8)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
PB Akuatik Indonesia terpaksa memulangkan 12 atlet pelatnas Asian Games 2026 ke klub masing-masing akibat keterbatasan anggaran dari Kemenpora.
KEMENTERIAN Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memangkas 191 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) menjadi hanya empat aturan utama.
Menpora menegaskan pentingnya peran Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan sebagai pengelola aset kementerian.
Pelantikan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk melakukan pembenahan internal melalui rotasi jabatan.
Terdapat tiga kategori lomba di ajang Malang Half Marathon, yaitu Half Marathon (21K), 10K, dan 5K, dengan rute yang dirancang memiliki titik start dan finish berbeda.
Kemenpora mengambil sikap tegas terhadap oknum pelatih berinisial HB yang diduga melakukan pelecehan seksual dan kekerasan fisik di lingkungan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved